Menteri LH Ajak Tobat Ekologis Ekologis, Sri Sultan: Perusak Lingkungan Harus Ditindak

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat meminta kepada para seluruh pihak untuk melakukan pertobagan ekologis nasional sebagai langkah memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Menurutnya, upaya menjaga alam tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus berakar pada nilai-nilai budaya.

Hal tersebut disampaikan Jumhur usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (24/7/2026).

Ia menuturkan, filosofi budaya Jawa memberikan banyak pelajaran dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya melalui konsep Hamemayu Hayuning Bawana yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.

“Kalau manusia memperlakukan alam dengan cara yang tidak bijaksana, maka alam akan memberikan dampaknya. Sebaliknya, bila kita merawat alam dengan arif, alam juga akan memberikan manfaat bagi kehidupan,” ujarnya.

Menurut Jumhur, pendekatan berbasis budaya tersebut sangat relevan untuk memperkuat misi Kementerian Lingkungan Hidup dalam membangun kesadaran masyarakat.

Ia menilai pola pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan sudah saatnya ditinggalkan.

“Kesadaran masyarakat harus menjadi fondasi utama. Selama ini kita terlalu terbiasa dengan pola pikir serba cepat, mengejar pertumbuhan, lalu memperbaiki kerusakan di belakang. Cara seperti itu tidak bisa terus dipertahankan,” katanya.

Jumhur mengungkapkan pertemuannya dengan Sri Sultan juga membahas berbagai pengalaman Pemerintah Daerah DIY dalam menjaga lingkungan, termasuk keberanian mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Menurutnya, ketegasan tersebut menjadi contoh bahwa perlindungan lingkungan harus dibarengi dengan penegakan aturan yang konsisten.

“Kami mendapat banyak pelajaran dari pengalaman beliau dalam menindak pelanggaran lingkungan. Ini menjadi dorongan agar kami juga lebih tegas dalam menjalankan tugas,” ucapnya.

Ia menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah DIY untuk mendorong implementasi gerakan pertobatan ekologis di berbagai daerah.

Selain mengajak masyarakat berbenah, Jumhur juga mengakui pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

“Kami juga harus melakukan introspeksi. Bisa saja pengawasan yang dilakukan belum maksimal sehingga masih ada pelanggaran yang luput dari perhatian. Itu menjadi bagian dari pembenahan yang harus kami lakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa akar persoalan kerusakan lingkungan adalah hilangnya kesadaran dalam memanfaatkan alam secara bijaksana.

“Kalau kesadaran itu tidak ada, kerusakan pasti terjadi. Menebang pohon sembarangan misalnya, dampaknya bisa memicu banjir dan bencana lainnya,” katanya.

Ia menegaskan, apabila pendekatan persuasif tidak diindahkan, maka penegakan hukum harus diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Undang-Undang Lingkungan Hidup sudah mengatur. Kalau tetap melanggar, ya diproses secara hukum sampai ke pengadilan,” tegas Sultan.

Sebagai contoh, Sultan menyoroti perubahan bentang alam di sejumlah wilayah akibat eksploitasi yang tidak diikuti dengan upaya pemulihan lingkungan.

Ia juga menyebut penindakan hukum yang pernah dilakukan di DIY telah memberikan efek jera sehingga pelanggaran serupa kini semakin berkurang.

“Dulu pelanggaran lingkungan kami bawa ke pengadilan. Setelah itu, hampir tidak ada lagi yang berani mengulangi. Kalau masih nekat, tentu harus siap menerima konsekuensi hukum,” pungkasnya. (populi.id/Hadid Pangestu)