Pemkab Sleman Perkuat SDM Unggul Lewat JPS Pendidikan

SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berkomitmen membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, berkualitas, dan berdaya saing melalui penguatan sektor pendidikan. Melalui sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan DPRD Kabupaten Sleman, berbagai program intervensi disiapkan untuk memastikan seluruh anak Sleman dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya.

Hal itu terungkap dalam forum Talkshow Sleman Bertumbuh yang digelar di Pawon Remboelan, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, pada Jumat (11/9/2026). Talkshow yang mengangkat tema Membangun SDM Unggul, Menyiapkan Masa Depan Sleman itu menghadirkan narasumber Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman Ponidi, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Wawan Widiantoro, dan Ketua Komisi C DPRD Sleman Bambang Sigit Sulaksono.

Kabid Pembinaan SMP Disdik Sleman, Ponidi, menegaskan bahwa dari sisi kapasitas dan daya tampung, fasilitas sekolah di Kabupaten Sleman sangat mencukupi. Pihaknya menjamin seluruh anak di Sleman memiliki kepastian tempat untuk menempuh pendidikan.

“Terkait dengan daya tampung atau kursi yang ada di Kabupaten Sleman, yakin dengan seyakin-yakinnya tidak akan kekurangan. Semua anak Sleman bisa sekolah. Wong Sleman kudu sekolah kabeh (Orang Sleman harus sekolah semua),” ucap Ponidi.

Untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS), Disdik Sleman dikatakan telah meluncurkan inovasi Gandeng APS (Gerakan Andhum-Handarbeni Anak Tidak Sekolah). Gerakan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, semisal Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak, hingga pemerintah kapanewon dan kalurahan untuk mengidentifikasi serta menangani kerentanan anak putus sekolah sejak dini.

Inovasi berbasis aplikasi itu menjadi early warning system atau pendeteksi dini resiko anak putus sekolah. Adapun di tingkat sekolah, mitigasi pencegahan dilakukan melalui Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta penugasan Guru Wali.

Ponidi menjelaskan, Guru Wali bertugas mengidentifikasi serta memetakan kerentanan siswa yang berpotensi putus sekolah. Kerentanan itu dideteksi melalui perubahan perilaku, seperti tingkat kehadiran yang menurun hingga berkurangnya konsentrasi belajar di kelas.

“Dari kerentanan itu dipetakan, lalu kami berkolaborasi dengan wali kelas, guru BK, serta melibatkan orang tua melalui kegiatan parenting. Jika ada gejala penurunan atensi sekolah, sudah terdeteksi sejak awal,” jelas Ponidi.

Gandeng Psikolog

Di sisi lain, pihak sekolah juga menggandeng psikolog Puskesmas, dinas perlindungan anak, KPAI, hingga Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Apabila kerentanan anak putus sekolah itu disebabkan oleh kondisi ekonomi, maka Pemkab Sleman telah menyiapkan skema bantuan melalui jaring pengaman sosial (JPS).

“Kalau ternyata setelah dipetakan masalahnya karena kondisi ekonomi, sebetulnya di sekolah sendiri sudah tersedia beasiswa, baik untuk tingkat SD maupun SMP. Dari pusat juga ada Program Indonesia Pintar (PIP), dan dari Sleman sendiri juga ada program bantuan biaya pendidikan. Pertama, bagi yang memenuhi kriteria, mereka akan mendapatkan beasiswa tersebut,” jelasnya.

Kendati demikian, Ponidi tak menampik terkadang bantuan sekolah belum sepenuhnya mencukupi, atau ada siswa miskin yang terbentur kriteria administratif penerima beasiswa. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemkab Sleman menyediakan jalur pembiayaan darurat melalui Dinas Sosial.

“Tapi kan kadang-kadang sudah dikasih beasiswa masih kurang, atau kadang tidak dapat beasiswa karena tidak memenuhi kriteria. Maka masih ada ‘tempat berlarinya’. Larinya ke mana? Ke skema JPS yang anggarannya mencapai Rp13 miliar itu. Ini untuk mengantisipasi masalah-masalah seperti itu,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro, menegaskan bahwa dukungan pembiayaan pendidikan sejalan dengan visi Bupati Sleman untuk membangun manusia yang produktif, berkualitas, berkarakter, serta berdaya saing. Menurutnya, pendidikan adalah pilar utama untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pendidikan ini sangat pokok. Oleh karena itu, Pemkab Sleman melalui Dinas Sosial memiliki program untuk menjamin anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi agar tetap bisa bersekolah. Bantuan itu kita berikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi,” kata Wawan.

Untuk menjamin akses pendidikan tersebut, Pemkab Sleman mengalokasikan anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pendidikan sebesar Rp13,5 miliar melalui Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020. Anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi iuran sekolah, melainkan juga membiayai kegiatan pendukung siswa seperti perkemahan hingga pelunasan ijazah yang tertahan akibat tunggakan biaya sekolah. Namun, ia menuturkan klaim penembusan ijazah hanya berlaku bagi lulusan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun terakhir. “Saat ini sudah terserap sekitar Rp10 miliar,” ungkapnya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, Bambang Sigit Sulaksono, menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Sleman. Bambang menjelaskan bahwa pendanaan sektor pendidikan memiliki regulasi ketat dari pemerintah pusat hingga daerah, yakni dengan batas minimal 20 persen dari total APBD.

Dengan perkiraan APBD Sleman mencapai Rp3,2 triliun, alokasi 20 persen untuk pendidikan bernilai sekitar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar. Kendati angkanya terbilang besar, Bambang menyebut plot anggaran tersebut masih belum mencukupi seluruh kebutuhan pendidikan di daerah.

Selain belanja sarana prasarana, Bambang juga memperjuangkan agar alokasi anggaran pendidikan menyasar kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru P3K Paruh Waktu agar gajinya dapat disesuaikan minimal setara Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Lebih lanjut, Bambang juga mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pendidikan. Menurutnya, program itu merupakan terobosan berani dalam menjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan.

“Sleman ini salah satu kabupaten yang sangat berani menerapkan bantuan daerah seperti PIP maupun JPS Pendidikan. Bahkan, daerah lain banyak yang datang melakukan kunjungan kerja ke Sleman untuk belajar bagaimana skema ini bisa berjalan,” ujar Bambang.(Dewi Rukmini)