Dinkes dan DPRD Sleman Kolaborasi Tangani Stunting

SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dan DPRD Sleman berkolaborasi menangani stunting di bumi sembada ini. Pemkab melalui Dinas Kesehatan menangani soal teknis, sementar DPRD mengatur soal anggaran. Keduanya juga berkolaborasi membuat langkah strategis dalam upaya akselerasi penurunan angka stunting.

Saat ini prevalensi stunting di Sleman menunjukkan tren positif dan berada di bawah target nasional. Namun, penanganan angka stunting dinilai memerlukan pendekatan yang presisi dengan melibatkan lintas sektor, serta pengawasan ketat terhadap program-program intervensi gizi.

Dinamika dan penanganan stunting di Bumi Sembada itu dibahas tuntas dalam talkshow Sleman Bertumbuh dengan tema Mencegah Stunting Menyiapkan Generasi Unggul pada Rabu (16/9/2026). Ruang diskusi yang digelar di Gubuk Makan Iwak Kalen Godean itu menghadirkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, Seruni Angreni Susila, dan Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono.

Seruni Angreni Susila mengatakan, evaluasi angka stunting di Kabupaten Sleman dilakukan melalui dua instrumen pendataan. Berdasarkan survei sampling rutin dari pemerintah pusat, prevalensi stunting Sleman tercatat sebesar 17 persen. Akan tetapi, berdasarkan penimbangan serentak dan pendataan riil by name by address di Posyandu melalui aplikasi E-PPGBM, prevalensi stunting Sleman mencapai angka 4,24 persen pada 2025.

“Baik data sampling pusat maupun data riil Posyandu kami, kedua-duanya sudah berada di bawah target prevalensi stunting nasional yang sebesar 18,8 persen. Artinya Kabupaten Sleman sudah berhasil mencapai target tersebut,” ujar Seruni.

Walaupun angka stunting terus menurun dari tahun ke tahun (2022–2025), Seruni mengakui tren penurunannya kini makin melambat jika dibandingkan periode awal program di 2018 lalu. Hal itu terjadi karena kasus stunting yang tersisa kini didominasi oleh kondisi komorbid atau kelainan bawaan.

“Makin ke sini, kasus stunting yang ditemukan didasari oleh kondisi penyulit pada balita maupun ibu hamil. Jadi bukan semata-mata karena salah makan, melainkan ada penyakit bawaan atau gangguan tumbuh kembang yang mendasari, sehingga sulit dikejar hanya dengan pemberian makanan biasa,” jelasnya.

intervensi

Seruni menyebut, penanganan stunting oleh Dinkes Sleman dibagi menjadi dua pilar strategi intervensi utama, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Untuk intervensi spesifik porsinya sekitar 30 persen yang fokus pada sasaran utama semisal ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita. Langkah penangganannya meliputi pemantauan Posyandu, pencegahan anemia, pemeriksaan lingkar lengan atas (LILA), pemberian imunisasi, hingga pendampingan ASI eksklusif.

Sementara, porsi penanggulangan terbesar berada pada intervensi sensitif yang mencapai angka 70 persen. Penangganannya melibatkan kerja sama lintas sektoral yang mencakup penguatan ketahanan keluarga dan pola asuh oleh Dinas P3AP2KB, perbaikan rumah layak huni, sanitasi, dan akses air bersih oleh Dinas PU, serta pemenuhan pangan lokal berprotein terjangkau seperti telur oleh Dinas Pertanian bersama Disperindag.

Selain itu, Dinkes Sleman juga menggalakkan gerakan pencegahan stunting dari hulu. Yakni melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) serentak bagi remaja putri di sekolah setiap Jumat pagi, pemeriksaan kadar Hb, serta edukasi pola hidup sehat untuk membendung tren hipertensi dan diabetes di usia remaja.

Lebih lanjut, Seruni menegaskan bahwa diagnosa stunting tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penentuan status stunting harus melalui penetapan dokter umum terlatih di Puskesmas atau dokter spesialis anak.

Jika seorang balita sudah terdiagnosa stunting, penanganannya pun tidak cukup hanya dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), melainkan harus ditangani langsung oleh dokter spesialis anak secara komprehensif.

“Stunting tidak sekadar badan pendek, tetapi ada gangguan tumbuh kembang dan fungsi otak yang jika melewati usia balita, dampaknya permanen. Saat dewasa, mereka juga lebih berisiko terkena penyakit metabolik seperti hipertensi, obesitas, dan diabetes. Oleh karena itu, bagi yang baru berisiko (berat badan tidak naik), kita kejar dengan PMT tinggi protein. Namun jika sudah divonis stunting, harus ditangani tim medis dan dokter spesialis anak,” tegas Seruni.

Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono, menyatakan komitmen penuh legislatif dalam mendukung penganggaran dan pengawasan program pengentasan stunting serta pengawalan MBG di Kabupaten Sleman. “Uang untuk program MBG ini sangat besar dan menggunakan uang rakyat. Dewan di kabupaten wajib ikut membantu pengawasan, baik pelaksanaan di lapangan maupun masukan dari wali murid. Kami ingin memastikan menu MBG tepat sasaran, berorientasi gizi, dan tidak asal-asalan. Dari sisi penganggaran daerah, DPRD Sleman siap mengawal alokasi anggaran kesehatan yang memadai pada APBD mendatang demi mewujudkan generasi unggul Sleman yang bebas stunting,” pungkas Bambang. (Dewi Rukmini)