Lantik Pejabat, Wali Kota Jogja Beri Target 100 Hari Kerja

JOGJA, POPULI.ID – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, secara resmi melantik enam pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut dilaksanakan di Grha Pandawa, Balaikota Yogyakarta, pada Senin (9/11/2026) malam.

Sejumlah pejabat yang mengemban amanah baru itu di antaranya Agus Trimadi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta. Kemudian, Patricia Heny Dian Antasari yang kini dipercaya memimpin Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Waryono yang dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.

Wali Kota Hasto Wardoyo menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan simbol kepercayaan dan tanggung jawab besar yang harus diemban dengan penuh integritas. “Saya meminta saudara yang baru dilantik untuk segera beradaptasi memahami tugas pokok dan fungsinya, bekerja cepat dan tepat, serta tidak menunda-nunda pekerjaan,” ucap Hasto, Senin (9/11/2026).

Dia menyadari, sisa masa jabatannya bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, dalam memimpin Kota Pelajar secara praktis dan efektif hanya tinggal 3 tahun. Oleh karena itu, Hasto mengingatkan jajarannya untuk tidak membuang-buang waktu dan bergegas mengejar target prioritas.

“Maka, setiap pelantikan kali ini selalu ada penandatanganan pakta integritas yang disertai quick win (pencapaian cepat 100 hari kerja) yang ada di masing-masing jabatan tinggi pratama, terlebih pada jabatan eselon dua yang kemudian menampung unit kerja di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tertentu,” jelasnya.

Hasto menjabarkan, untuk Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Antasari, terdapat tiga target utama dalam 100 hari kerja. Antara lain melakukan pendataan akurat terhadap warga berusia 15 hingga 25 tahun yang berada dalam kondisi tidak sekolah dan tidak bekerja.

Menurut dia, pendataan itu penting mengingat saat ini angka pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta masih tertinggi di DIY. Meskipun angkanya telah mengalami penurunan menjadi 4,8 persen.  ​”Kalau dia (warga) tidak bekerja dan tidak sekolah, harus kita kejar orang itu. Apa (dia) mau sekolah atau mau bekerja, ya harus kita petakan,” katanya.

Target kedua yang harus dilakukan Kepala Dinsosnakertrans adalah pendataan komprehensif terhadap siswa kelas 3 SMA/SMK. Pendataan itu ditargetkan tuntas pada Februari 2027, bertepatan dengan 100 hari kerja pertama.

​Dengan rampungnya pendataan itu, maka diharapkan saat musim kelulusan tiba pada April dan Mei 2027, pemerintah telah mengantongi jumlah pasti lulusan SMA/SMK di Kota Yogyakarta. Termasuk mengetahui rencana lanjutan mereka, ingin berkuliah maupun langsung bekerja.

Melalui pemetaan itu, pemerintah dapat mengantisipasi angka pengangguran sejak dini,  dengan menjalin audiensi bersama perguruan tinggi vokasi untuk menyiapkan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.

​Adapun target quick win yang ketiga adalah penciptaan dan penyaluran peluang kerja berbasis digital. Hasto menekankan bahwa pencarian kerja saat ini tidak boleh lagi dilakukan dengan cara konvensional yang membuat warga harus mengantre di loket, melainkan memanfaatkan sistem daring (online system).

​Nantinya, data nomor ponsel dari ribuan lulusan SMK/SMA tersebut akan dihimpun. Sehingga pemerintah dapat dengan mudah menyebarkan (blasting) informasi lowongan kerja secara berkala, menjalin komunikasi yang baik dengan sektor industri, serta menyaring para pencari kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

Optimalkan JBM

Untuk Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Agus Trimadi, tiga target utama dalam 100 hari kerjanya antara lain mengoptimalkan dan memperluas program Jam Belajar Masyarakat (JBM).  ​Hasto menuturkan, selama ini JBM di lapangan kerap kali berjalan kurang maksimal dan hanya bersifat seremonial tanpa aktivitas yang terorganisir. Oleh karena itu, ia meminta Disdikpora melakukan replikasi besar-besaran dengan meluncurkan hingga 45 titik JBM baru dalam waktu tiga bulan ke depan.

​Program itu nantinya akan memanfaatkan balai kelurahan atau balai RW sebagai pusat belajar anak-anak, terutama dari keluarga menengah ke bawah, yang didampingi oleh tenaga pengajar sukarela, mahasiswa baru lulusan keguruan, maupun guru P3K.

​Lalu, target kedua bagi Kepala Disdikpora adalah melakukan revitalisasi dan persiapan pendirian sekolah unggulan, baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hasto meminta agar enam SD negeri yang selama ini sepi peminat karena stigma negatif dapat dipersiapkan dan ditransformasikan menjadi sekolah unggulan sebelum penerimaan peserta didik baru pada Juni 2027 mendatang. ​Selain itu, Disdikpora juga ditugaskan untuk memperkuat SMP Negeri 10 menjadi SMP unggulan.

“Quick win yang ketiga adalah membuat kebijakan pelajaran Bahasa Inggris masuk ke dalam kurikulum intrakurikuler tingkat SD mulai dari kelas 3 hingga kelas 6. Akan kami mulai di Juni 2027, tapi kurikulum, materi pengajaran, hingga pelatihan guru harus dipersiapkan dalam 100 hari kerja pertama. Sehingga kebijakan baru itu bisa diterapkan efektif pada tahun ajaran baru pada Juni 2027 mendatang,” papar dia.

Tak hanya itu, Kepala Disdikpora juga diminta mengawal penambahan ruang kelas khusus olahraga di SMP Negeri 13 serta mengkaji peluang pemindahan lokasi SMP Negeri 3 untuk dikembangkan menjadi sekolah unggulan berwawasan budaya.

Lebih lanjut, untuk Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, Waryono, juga dibebani tiga target quick win yang harus dikawal secara serius. ​Pertama, Waryono diminta untuk mengawal pemilihan Ketua RT dan RW di Kota Yogyakarta yang ditargetkan rampung pada Januari 2027 mendatang.

​Kedua, mengelola dan mengawal manajemen program bedah rumah yang bersumber di luar APBD. Hasto menekankan pentingnya pengawalan administrasi yang baik, dokumentasi lengkap termasuk foto kondisi di lapangan, serta koordinasi erat dengan bagian aset dan bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) agar program renovasi rumah tidak layak huni tersebut tepat sasaran.

“Dan yang ketiga, melakukan penguatan terhadap percepatan penurunan stunting, dan  mengawal penurunan stunting. Staf Ahli juga kami berikan tugas untuk melakukan survei kajian terhadap stunting,” tuturnya.

Hasto menilai tugas itu tidak mudah, karena Waryono bersama jajarannya harus mengambil sampel acak terhadap 1.200 balita dari total sekitar 10.000 populasi balita di Kota Yogyakarta. Dikatakan, data name by address tersebut nantinya akan diukur ulang secara langsung oleh kader atau bidan terlatih agar mendapatkan angka prevalensi stunting yang valid dan akurat. (Dewi Rukmini)