SLEMAN, POPULI.ID – Program Padat Karya Tunai (PKT) menjadi perbincangan hangat dalam talkshow Srawung Sleman. Empat narasumber dari lintas sektor hadir membedah secara mendalam apakah program ini benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat atau hanya sebatas proyek tahunan semata.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman, Sutiasih, menjelaskan padat karya bukan hanya soal membangun fisik. Lebih dari itu, ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang menekankan prinsip gotong royong dan partisipasi aktif.
“Prinsip utama padat karya adalah memberikan pendapatan kepada masyarakat, bukan sekadar membangun fisik. Ini juga menjadi pendidikan bahwa untuk mendapatkan penghasilan harus melalui kerja, gotong royong dan kebersamaan,” ungkapnya dikutip, Kamis (24/7/2025).
Program padat karya, lanjut Sutiasih, dilakukan berdasarkan usulan masyarakat melalui proposal yang diverifikasi dan disurvei langsung di lapangan. Pemerintah mengutamakan proyek yang berdampak luas bagi kepentingan umum, bukan untuk kepemilikan pribadi.
Bahkan, proyek ini memberikan perlindungan jaminan kerja bagi para pekerja yang terlibat. Senada dengan itu, Lurah Bangunkerto, Anas Makruf, menuturkan antusiasme masyarakat terhadap program padat karya sangat tinggi karena prosesnya dilakukan bersama sejak awal.
“Program padat karya sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. Mulai dari musyawarah, perencanaan, hingga pelaksanaan semua dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ketika proyek selesai, warga tetap melanjutkan pembangunan dengan swadaya karena semangat gotong royongnya sangat kuat,” lanjutnya.
Anas menyebut bahwa hasil pembangunan seringkali melebihi spesifikasi awal karena adanya sisa material yang digunakan kembali secara sukarela oleh warga, tanpa tambahan upah. Hal ini menandakan adanya rasa kepemilikan yang kuat atas proyek yang dikerjakan bersama.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Sleman dari Fraksi PKS, Sumariatin, menyampaikan bahwa padat karya merupakan bentuk pemerataan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat bawah. Padat karya ini bukan sekadar proyek. Ini cara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dari usulan masyarakat, dikerjakan sendiri, dan digunakan sendiri. Hasilnya bahkan sering melebihi ekspektasi karena masyarakat merasa memiliki dan ingin memberikan yang terbaik,” tandasnya.
Menurut Sumariatin, pelibatan masyarakat dalam pengusulan dan pelaksanaan program membuat hasilnya lebih awet dan efektif. Masyarakat yang merasa memiliki akan berusaha menjaga dan merawat infrastruktur yang dibangun, sehingga nilai manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Khodir dari Fraksi PAN. Ia menyoroti pentingnya keberlanjutan program ini sebagai solusi jangka panjang, bukan hanya penyerapan tenaga kerja sesaat.
“Program padat karya itu bukan proyek biasa, tapi cara untuk memberdayakan masyarakat. Uangnya masuk ke masyarakat, pekerjaannya dilakukan sendiri, dan hasilnya bisa berkembang menjadi potensi ekonomi jangka panjang seperti kolam edukasi atau UMKM,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat perlu memahami mekanisme penganggaran yang ketat. Proposal yang diajukan saat ini baru bisa direalisasikan dua tahun kemudian. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk aktif menyampaikan usulan melalui jalur musrenbang atau saat kegiatan reses anggota dewan.
Dalam talkshow tersebut, seluruh narasumber sepakat bahwa padat karya bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan instrumen pemberdayaan dan pembangunan karakter masyarakat. Ketika rakyat terlibat dari awal hingga akhir, hasilnya bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga tumbuhnya rasa memiliki, tanggung jawab bersama, dan semangat gotong royong yang menjadi warisan budaya bangsa.
Program padat karya di Sleman menjadi contoh bahwa pembangunan yang baik tidak selalu harus datang dari atas, tapi bisa tumbuh kuat dari bawah, dari ide, keringat dan semangat warga sendiri.
