Bertemu Mendagri Pascakerusuhan di Mapolda DIY, Ini Kata Sri Sultan HB X

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat virtual dengan sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada Sabtu (30/8/2025).

Dalam rapat tersebut, Sri Sultan menyampaikan bahwa Mendagri meminta para kepala daerah untuk bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah masing-masing. Menteri mengingatkan kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah masing-masing.

“Kami sebagai pimpinan daerah punya tanggung jawab untuk menjaga daerahnya masing-masing. Harus bisa berperan aktif di dalam membangun daerahnya dari kemungkinan instabilitas,” ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Sabtu (30/8/2025).

Selain itu, Mendagri juga mengimbau agar para kepala daerah lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalankan aktivitas. Sultan turut menyinggung sejumlah aktivitas yang dapat memicu persoalan di masyarakat jika tidak disikapi dengan bijak.

Misalnya kasus para anggota DPR yang berjoget saat rangkaian Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025) lalu. Video ini mendapatkan kritikan dari publik, yang dikaitkan dengan gaji dan tunjangan yang didapat anggota dewan.

“Yang kedua (instruksi Mendagri), hati-hati dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang ada. Itu semua fakta yang bisa terjadi entah berkesenian, aktivitas sosial atau joget-joget seperti yang di DPR itu. Itu sebetulnya kan peristiwa terakhir setelah selesai sidang,” katanya.

Selain itu, Sultan juga menekankan pentingnya kesadaran pejabat publik untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat, terutama di tengah kesenjangan ekonomi.

“Aktivitas-aktivitas sosial dan sebagainya mungkin lebih bisa ditontonkan daripada sekadar pernikahan yang muncul di TV, yang bermewah-mewah,” tuturnya.

Terkait pengamanan di titik vital DIY pasca kerusuhan yang terjadi di Polda DIY pada Jumat (29/8)/2025 malam, Sultan menilai situasi saat ini masih terkendali. Ia menyebut, yang lebih penting adalah perilaku pejabat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Sekarang hanya masalahnya bagaimana masing-masing pejabat itu bisa menyesuaikan pada kondisi lingkungan sosial. Di satu pihak kondisi ekonomi yang berbeda, bagaimana untuk tidak pamer misalnya. Menjaga dari lingkungan di mana dia tinggal dan berada. Istilahnya orang Jawa itu empan papan,” paparnya.

Ia menambahkan, masalah sebenarnya bukanlah soal keamanan, namun sikap pejabat yang tidak bisa menahan diri dari tidak berlebih. Sultan juga berharap agar aksi unjuk rasa seperti yang terjadi pada Jumat (29/8/2025) kemarin tidak terjadi kembali.