Aliansi Jogja Memanggil Gelar Aksi di Bundaran UGM, Desak Reformasi Total TNI-Polri

SLEMAN, POPULI.ID – Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi demonstrasi di Bundaran UGM pada Senin (1/9/2025). Aksi yang diikuti ratusan elemen mahasiswa dan masyarakat ini mendesak reformasi total TNI dan Polri. Serta mengecam keras arogansi dan brutalitas aparat keamanan.

Mereka juga mengultimatum Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Berdasarkan pantauan, massa aksi mulai memadati Bundaran UGM pukul 10.30 WIB. Mereka terlihat membawa spanduk, bunga, sampai atribut lain untuk menyampaikan aspirasi terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia.

Bundaran UGM dipilih menjadi tempat aksi bukan tanpa alasan. Salah satunya untuk menghindari adanya potensi provokasi dari pihak lain.

“Lokasi aksinya di Bundaran UGM, yang pertama, ada isu yang cukup digoreng, kami juga antisipasi untuk melakukan aksi di Malioboro karena takutnya ada provokatif yang entah kami nggak tahu itu dari mana,” kata Humas Aliansi Jogja Memanggil, Bung Koes, Senin (1/9/2025).

Hal itu untuk memastikan demo ini berjalan lancar. Tak boleh ada pihak yang terganggu, terutama aktivitas perdagangan.

“Jangan sampai teman-teman pedagang kaki lima yang mencari nafkah di Malioboro itu terganggu karena ada aksi dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, demo ini digelar untuk merespons meninggalnya driver ojek online, Affan Kurniawan, dan meninggalnya mahasiswa Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama.

“Kami mencoba merespons beberapa kejadian yang terjadi, terutama kemarin di Jakarta, tanggal 25 Agustus almarhum Affan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas polisi dengan sengaja menggunakan mobil baracuda. Lalu kawan kita Rheza di Jogja yang kemudian dibunuh oleh aparat kepolisian,” beber Bung Koes.

Menurutnya, peristiwa itu menunjukkan wajah represif negara terhadap rakyat yang menyuarakan pendapatnya.

Selain soal kekerasan aparat, aksi tersebut juga menyoroti kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Seperti kebijakan efisiensi anggaran pendidikan, kenaikan PPN 12 persen, hingga kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat menunjukkan arah politik yang merugikan rakyat. Hingga soal naiknya tunjangan DPR beberapa waktu lalu yang menyebabkan amarah publik.

“Beberapa kebijakan yang kemudian dikeluarkan ini kan cukup menyengsarakan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sementara isu lain yang diangkat dalam aksi kali ini adalah tuntutan menolak efisiensi anggaran pendidikan, menghentikan pemangkasan, serta mewujudkan pendidikan gratis.

Kemudian mengusut tuntas segala brutalitas aparat yang merenggut nyawa rakyat terutama dalam demonstrasi belakangan ini.

“Lalu bebaskan semua demonstran pejuang lingkungan, pejuang HAM serta pejuang demokrasi,” tegas Bung Koes.

Tuntutan lain yang disuarakan adalah pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, reformasi total Polri, penarikan militer ke barak, serta pencabutan Undang-Undang TNI.

Aliansi juga mendesak pemberhentian program makan bergizi gratis (MBG) yang dianggap koruptif, penghapusan tunjangan DPR dan pejabat, penyamaan gaji pejabat dengan rata-rata buruh, kenaikan upah buruh, serta penurunan kebutuhan pokok rakyat.