SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten Sleman terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang akan dilakukan secara bertahap.
Titik yang diproyeksikan antara lain berada di Padukuhan Kurahan III, Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan.
Setelah lokasi dianggap sesuai, tahapan berikutnya adalah pengukuran lahan.
Plt Kepala Dinas Sosial Sleman, Sigit Indarto, menyampaikan bahwa pengukuran dilakukan tim Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Sleman pada Agustus 2025.
“Hasilnya menunjukkan ada tanah kas desa (TKD) seluas 50.815 meter persegi berupa tegalan yang sudah tidak produktif, sehingga memungkinkan untuk dipakai sebagai lokasi pembangunan SR,” jelasnya, Selasa (16/9/2025).
Ia menambahkan, lahan tersebut tidak dikelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
Pengelolaan BUMKal justru berada di tanah yang bersebelahan dengan area yang diproyeksikan untuk sekolah.
Saat ini, Pemkab masih menunggu kelengkapan dokumen administrasi dari pihak Kalurahan Margodadi, termasuk pengajuan resmi penggunaan TKD yang dijadwalkan masuk pada September 2025.
Selain di Seyegan, rencana pembangunan SR juga menyasar wilayah Padukuhan Ngaglik, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan. Proyek ini berjalan di bawah arahan Pemerintah Provinsi DIY.
Menurut Sigit, lahan di Moyudan yang tengah dikaji seluas sekitar delapan hektare dan saat ini masih berupa lahan pertanian hortikultura.
“Tempat ini rencananya disiapkan untuk menampung peserta didik dari dua Sekolah Rakyat Model Asrama, yakni SRMA 19 di Sonosewu, Bantul, dan SRMA 20 yang masih menempati fasilitas BBPPKS Purwomartani,” terangnya.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, menambahkan pembangunan fisik sekolah dijadwalkan mulai 2026.
Targetnya, tahun itu juga sekolah sudah bisa beroperasi dengan dua rombongan belajar.
“DIY saat ini belum memiliki Sekolah Rakyat setingkat SMP yang lahannya jelas. Karena itu, pembangunan ini kami jadikan prioritas. Harapannya tahun depan sekolah bisa langsung menerima siswa,” tegasnya.
