YOGYAKARTA, POPULI.ID – Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyampaikan modal Rp200 triliun yang dipindah dari Bank Indonesia ke Bank Himbara perlu disalurkan secara cermat.
Menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Ia meyakini himpunan bank negara itu telah memiliki perencanaan yang rigid untuk menyalurkan permodalan.
“Pasti perbankan punya rencana yang jelas dipergunakan untuk apa (modal), karena tidak mudah ketika tiba-tiba dibebani Rp200 triliun” katanya saat diwawancarai, Senin (16/9/2025).
Kendati begitu, Wawan memiliki harapan besar supaya permodalan yang disalurkan bisa membawa semangat bagi para pelaku usaha.
Ia menyebut bahwa tantangan yang dihadapi bagaimana tekanan yang diterima oleh pengusaha yang disebutnya lebih selektif dalam mengajukan pinjaman.
Pemkot Yogyakarta menurutnya sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menggerakkan permodalan.
“Dari OJK, BI, perbankan dan Bank Himbara khususnya bisa mempersiapkan menata penyaluran target utama, baik itu Koperasi Merah Putih, BPD, tentu perbankan cukup detil dan rigid dalam penyaluran,” katanya.
Wawan menyampaikan permodalan tersebut jika direalisasikan tentu juga berdampak kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pasalnya waktu paling lambat operasional koperasi pada 28 Oktober 2025 mendatang.
Ia menyampaikan permodalan tersebut tidak langsung diberikan kepada entitas KDMP, namun lewat plafon perencanaan.
“Nanti kan dianalisis dan dievaluasi, apakah visibel atau nggak sama target perbankan,” katan Wawan.
Ia menyampaikan 45 KDMP di Kota Yogyakarta masih terus mempersiapkan diri dan terus melakukan evaluasi untuk menampilkan produk unggulan kewilayahan.
“Beberapa koperasi sudah mengkhususkan produk, seperti batik dan sebagainya, ada juga yang sembako. Ini perlu dipersiapkan supaya bisa langsung jalan,” katanya.
Ketua Komtap Pembinaan Sekretariat Kadin DIY Timothy Apriyanto menyampaikan kebijakan Menkeu memindahkan modal dari BI ke Himbara sebagai hal positif.
“Ini harapannya menjadi kredit berbunga lunak bagi pengusaha dan industri kreatif untuk bisa memanfaatkan, jadi jangan untuk konstruktif, tapi khususnya untuk manufaktur yang padat karya,” katanya.
Ia mendorong agar ada tata kelola keuangan yang baik dari pemerintah agar tidak ada celah bagi orang yang berwenang melakukan korupsi.
Timothy menyebut pemerintah juga perlu memberikan terobosan untuk memberikan permodalan di tengah kewaspadaan dunia usaha.
“Ini (penyaluran modal pinjaman) bisa lebih mudah. Permasalahanya bukan hanya sisi permodalan saja, sekarang kita lihat yang diberikan kredit banyak yang nggak mau,” ujarnya.
(populi.id/Hadid Pangestu)
