SLEMAN, POPULI.ID – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman memastikan tidak akan memberangkatkan peserta transmigrasi pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kuota transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Kepala Disnaker Sleman, Ephipana Kristiyani, menjelaskan bahwa program transmigrasi bukanlah program daerah semata, melainkan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah harus mengikuti keputusan yang diambil oleh kementerian terkait.
“Kami tidak berangkatkan transmigran tahun ini karena kami tidak mendapat kuota. Karena kan namanya kegiatan transmigrasi itu bukan semata-mata program kami, ini programnya kementerian. Jadi kalau kementerian memutuskan tidak, ya kami kan hanya bisa manut,” ujar Ephipana Kristiyani, Jumat (19/9/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan teknis, seperti ketersediaan lahan di daerah tujuan transmigrasi.
“Soalnya kan menyangkut apakah nanti masih tersedia lahan di sana dan sebagainya. Jadi untuk tahun 2025 kita tidak memberangkatkan, dan itu ada alasannya,” tambahnya.
Namun demikian, Ephipana Kristiyani tidak menjelaskan alasan terkait tidak adanya kuota transmigran dari Sleman di tahun ini. Meski tidak memberangkatkan transmigran, ia menyebut antusiasme masyarakat masih tinggi. Tercatat sebanyak 27 Kepala Keluarga (KK) dari Sleman telah mendaftar untuk mengikuti program transmigrasi.
“Yang mau diberangkatkan di tahun 2025 sebenarnya ada 8 KK, tapi daftar tunggunya ada 27 KK,” jelas Ephipana Kristiyani.
Menyikapi banyaknya calon transmigran dalam daftar tunggu, Disnaker Sleman terus melakukan upaya jemput bola. Termasuk dengan melakukan kunjungan ke daerah-daerah tujuan transmigrasi untuk penjajakan.
“Kami melakukan kunjungan ke daerah-daerah, misalnya kemarin ke Poso bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain. Itu untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan menjadi bahan saat kami mensosialisasikan program ke calon transmigran,” kata Epiphana.
Ia menambahkan, 27 KK yang masuk dalam daftar tunggu tadi memiliki preferensi lokasi tujuan yang berbeda-beda. Namun, mayoritas menyatakan minat untuk ditempatkan di wilayah Kalimantan.
“Permintaan paling banyak ke Kalimantan,” ungkapnya.
Meskipun tidak ada pemberangkatan tahun ini, Disnaker Sleman tetap melakukan persiapan agar bisa mendapatkan kuota di tahun 2026. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi dan gambaran jelas kepada calon peserta tentang daerah tujuan transmigrasi.
Terkait delapan KK yang sebelumnya direncanakan berangkat di 2025, Epiphana menyatakan bahwa mereka sudah diberi tahu soal penundaan. Pelatihan akan diberikan jika kepastian pemberangkatan di tahun depan sudah didapatkan.
“Kalau pelatihan nanti kami lihat dulu siapa yang benar-benar mau berangkat. Tapi tahun ini belum bisa, mungkin tahun depan,” tutupnya.
Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY, Elly Supriyanti, mengonfirmasi bahwa kuota transmigrasi untuk DIY tahun 2025 hanya sebanyak 15 KK. Jumlah ini mengalami penurunan dari rencana awal sebanyak 35 KK.
“Tahun 2025 DIY hanya mendapat kuota 15 KK untuk tujuan transmigrasi ke Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan Taramanu Tua, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat,” jelas Elly.
Pengurangan kuota ini, menurut Elly, merupakan kebijakan pemerintah pusat akibat adanya realokasi dalam program transmigrasi nasional.
