Kasus Mafia Tanah Kas Desa, Kejati DIY Serahkan Lurah Tegaltirto Sarjono ke Kejari Sleman

SLEMAN, POPULI.ID – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY telah menyerahkan lurah Tegaltirto, Sarjono, dan barang bukti kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman, Kamis (25/9/2025). Sarjono terjerat perkara mafia tanah dugaan tindak pidana korupsi penjualan sebagian objek tanah kas desa (TKD) Persil 108 di Dusun Candirejo, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Herwatan, mengatakan berdasarkan hasil penelitian, berkas perkara tersangka Sarjono selaku mantan dukuh Candirejo dan sekarang menjabat lurah Tegaltirto telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh penuntut umum.

“Terhadap tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta,” katanya, Kamis (25/9/2025).

Ia menjelaskan, perbuatan Sarjono dilakukan saat menjabat sebagai Dukuh Candirejo periode September 2002 hingga 25 Desember 2020 pada kegiatan Inventarisasi Tahun 2010. Ketika itu. Sarjono dilibatkan sebagai anggota Tim Inventarisasi Kring Candirejo.

“Tersangka dengan sengaja dan bekerjasama dengan saksi TB selaku carik Kalurahan Tegaltirto dan saksi SN selaku lurah Tegaltirto telah menghilangkan aset tanah kas desa Persil 108 yang terletak di Dusun Candirejo, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah,” jelasnya.

Saat itu, Sarjono memanipulasi TKD dengan alasan tanahnya kebanjiran sehingga dicoret dari Legger (Buku Tanah) dan data Inventarisasi Tanah Kas Desa (TKD). Sehingga tidak dimasukan ke dalam Laporan Daftar Inventarisasi Tanah Kas Desa (TKD) Kalurahan Tegaltirto pada tahun 2010 silam.

“Bahwa tersangka dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menguasai tanah kas desa Persil 108 tersebut dengan memanfaatkan proses turun waris dan konversi waris dari warganya untuk dijual ke Yayasan Yeremia Pemenang yang beralamat di Jalan Meruya Selatan Nomor 66, Kembangan, Jakarta Barat,” beber Herwatan.

Akibat perbuatan tersangka timbul kerugian keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Kalurahan Tegaltirto, sebesar Rp 733.084.739. Sementara pasal yang disangkakan untuk primair yaitu pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk tuntutan subsider yaitu pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.