KULON PROGO, POPULI.ID – Pemerintah pusat berencana menjadikan Kabupaten Kulon Progo sebagai satu di antara lokasi embarkasi haji dan umrah mulai tahun 2026. Rencana ini disambut oleh pelaku industri pariwisata, khususnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menyiapkan infrastruktur perhotelan dan kuliner untuk mendukung kebutuhan para calon jemaah.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyampaikan persiapan sudah dimulai sejak 2024, menyusul informasi awal bahwa embarkasi akan dimulai pada 2025. Meskipun kemudian rencana tersebut mengalami penundaan, PHRI DIY tetap melanjutkan persiapan secara serius menyambut pelaksanaan di tahun 2026.
“Kami sudah siapkan sejak 2024. Bahkan DPC PHRI Kulon Progo bersama PHRI DIY telah menyiapkan 60 hotel, baik hotel berbintang maupun non-bintang dengan sertifikasi dan standar pelayanan yang sesuai untuk menyambut jemaah haji dan umrah,” ujar Deddy saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, aspek hospitality menjadi fokus utama, yakni mencakup kesiapan pelayanan, fasilitas, dan kenyamanan tamu. Dari total 60 hotel yang disiapkan, lima di antaranya adalah hotel berbintang dengan kapasitas kamar yang lebih besar. Sedangkan sisanya merupakan hotel non-bintang dengan jumlah kamar lebih terbatas.
“Yang (hotel) bintang itu kan kamarnya jumlahnya banyak, tapi kalau non bintang kan hanya maksimal di sana itu 5 sampai 10. Ada yang 10 sampai 15 juga, mendekati,” tutur Deddy.
Tidak hanya akomodasi, PHRI juga telah menyiapkan 75 restoran anggota yang akan mendukung penyediaan makanan bagi jemaah. Monitoring juga terus dilakukan terhadap kesiapan hotel dan restoran yang telah terdaftar sebagai mitra.
“Kami tidak hanya fokus pada hotel. Restoran juga kami siapkan dan pantau. Totalnya ada 75 restoran, lebih banyak dari hotel,” ungkap Deddy.
Ia menilai, jika embarkasi haji dan umrah benar-benar terealisasi di Kulon Progo, maka ini akan menjadi momentum penting untuk membangun branding daerah. Selain meningkatkan okupansi hotel di Bumi Binangun yang selama ini masih rendah, keberadaan embarkasi juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan sektor wisata.
“Okupansi (hotel) di Kulon Progo saat ini rata-rata hanya 30 persen, paling tinggi 50 persen saat weekend. Kalau embarkasi jadi diadakan di sana, ini bisa jadi pemicu kunjungan dan membuat wisatawan juga mau stay di Kulon Progo, bukan cuma lewat,” jelasnya.
Deddy juga menyoroti perlunya dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia berharap koordinasi antar instansi, termasuk dengan Kementerian Agama, semakin intens untuk memastikan kepastian pelaksanaan embarkasi 2026.
“Jadi kalau sudah ada kepastian tanggal hajinya, tanggal umrohnya, supaya hotel-hotel anggota kami tidak menerima reservasi dari luar. Begitu waktunya sudah jelas, kami bisa siapkan semuanya dengan optimal,” tegasnya.
Selain itu, PHRI juga siap membackup jika kebutuhan akomodasi meluas ke wilayah sekitar di antaranya Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Namun, prioritas utama tetap diberikan pada hotel-hotel yang ada di Kulon Progo.
Deddy juga mendorong Pemkab Kulon Progo untuk membenahi destinasi wisata agar tidak hanya menjadi titik singgah, tetapi juga daerah tujuan wisata utama.
“Dengan besok mau ada tol, Kulon Progo punya potensi besar, jangan sampai cuma dilewati tapi juga untuk stay. Bagaimana caranya destinasinya diperbaiki supaya menarik wisatawan dan meningkatkan okupansi. Nah, ini kan kesempatan sebetulnya kalau itu terlaksana untuk umrah dan haji,” katanya.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardiyanto, mengungkapkan pihaknya telah menerima informasi terkait rencana pembukaan embarkasi haji dan umrah di Kulon Progo. Meski demikian, hingga kini belum ada koordinasi dengan pelaku industri pendukung di wilayah tersebut.
“Kami menyambut positif rencana itu karena dapat mendorong YIA (Yogyakarta International Airport) menjadi gerbang utama untuk perjalanan haji dan umrah. Ini juga penting untuk memperkuat posisi DIY dalam jaringan penerbangan internasional ke depan,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan itu berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan memperluas peluang sektor penerbangan internasional lainnya. Namun, ia juga menyoroti rendahnya angka kunjungan wisatawan ke Kulon Progo.
“Sebagai wilayah yang akan menjadi pintu masuk, Kulon Progo perlu didukung dengan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang memadai agar wisatawan tidak sekadar lewat, tapi juga memilih untuk stay dan explore daerah ini,” kata Bobby.
