SLEMAN, POPULI.ID – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman terus berupaya menuntaskan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 meski menghadapi kendala keterbatasan swadaya dari sebagian penerima manfaat.
Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman mengatakan, pihaknya mendorong kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat agar seluruh unit RTLH dapat terselesaikan dengan baik.
“Kalau ada warga yang kesulitan melanjutkan karena biaya tukang, kami minta pemerintah kalurahan ikut membantu supaya bangunan bisa rampung,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, rumah yang masuk kategori rusak berat umumnya memiliki kerusakan parah di bagian atap serta tidak memiliki struktur bangunan yang memadai, seperti kolom atau ring.
Untuk tahun ini, bantuan perbaikan rumah dibagi menjadi tiga kategori, yakni Rp20 juta untuk rusak berat, Rp15 juta untuk rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rusak ringan.
Sepanjang 2025, DPUPKP Sleman telah membangun 597 unit RTLH dan menargetkan tambahan 25 unit lagi pada tahap berikutnya.
“Alhamdulillah sebagian besar sudah selesai, tinggal penyelesaian atap di Sidomoyo (Godean). Tahap kedua segera kami lanjutkan,” katanya.
DPUPKP berharap pelaksanaan program RTLH dapat terus berjalan lancar agar masyarakat berpenghasilan rendah di Sleman bisa menempati rumah yang lebih layak dan aman.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono, menyebut program RTLH sebagai satu di antara unggulan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
“Program RTLH ini menyasar masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Data terakhir, masih ada sekitar 6.000 rumah di Sleman yang kondisinya belum layak huni,” ujarnya dalam talkshow Wedangan Sembada yang dilansir dari Sleman TV.
Ia menjelaskan, data penerima bantuan diperoleh dari hasil verifikasi tim kalurahan dan padukuhan agar penyalurannya tepat sasaran.
“Setiap tahun harus ada peningkatan, minimal seribu rumah direhabilitasi. Kalau ritmenya stabil, lima tahun ke depan target nol RTLH bisa tercapai,” tegasnya.
Menurut Bambang, RTLH bukan sekadar program infrastruktur, melainkan juga bagian dari strategi pengentasan kemiskinan terpadu di Sleman.
“Indikator warga miskin itu ada tiga: sandang, pangan, papan. Maka, papan atau rumah layak ini harus terpenuhi,” ujarnya.
Dengan PAD Sleman yang menembus Rp1,4 triliun, Bambang menegaskan bahwa kesejahteraan warga menjadi prioritas anggaran daerah.
“Meski ada efisiensi di beberapa sektor, kegiatan yang pro-rakyat tetap jalan. Program seperti RTLH ini tidak boleh dikurangi,” katanya menegaskan.
(populi.id/Hadid Pangestu)
