BANTUL, POPULI.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merasa geram dengan sejumlah bank yang memperlambat akses permodalan dan kredit rumah bagi masyarakat.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan gelar perkara atas sejumlah permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan memiliki rumah di Sportorium UMY, Minggu (9/11/2025).
Berbagai pihak dihadirkan, baik dari kontraktor, pengembang, hingga perbankan. Sejumlah pimpinan bank yang dilibatkan diantaranya BTN dan BPD DIY.
“Rakyat disuruh sabar terus. Maka pemerintah harus dibuat cepat untuk melayani rakyat,” katanya.
“Kami ingin punya skema bagaimana ART punya rumah, tukang bakso, tukang becak bisa punya rumah. Kami ingin yak nggak punya gaji bisa punya rumah” katanya.
Ara juga meminta agar developer juga mendapatkan keringanan pinjaman. Ara meminta sejumlah developer untuk menyebutkan bunga pinjaman dihadapan sejumlah perbankan.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Ara menanyakan sejumlah kondisi masyarakat yang diberikan kesempatan menyampaikan kendala.
Salah satu warga pengusaha camilan, Nuning, menyampaikan kendala dalam usahanya. Ia mengaku masih memiliki tanggungan merawat suami dan anaknya yang sakit.
“Saya harus tetap semangat karena masih punya anak yang sakit,” katanya.
Merespon hal tersebut Maruarar meminta Bank untuk memberikan permodalan secara langsung tanpa mempersulit masyarakat.
Didepan sejumlah kepala daerah, ia bersikap tegas kepada pihak terkait yang mempersulit kondisi masyarakat untuk bisa meningkatkan penghasilan atau memiliki rumah.
Dirinya minta kepada kepala daerah yang hadir agar memahami Kredit Usaha Rakyat dan Kredit bisa dimaksimalkan dengan pelayanan cepat.
Disebutnya, jika bank terlalu lama memberikan pelayanan akan ditinggalkan oleh nasabah.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan pada tahun ini angka pembangunan rumah layak huni meningkat drastis.
Hal tersebut sesuai dengan visi besar pribadi Presiden Prabowo mewujudkan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pembiayaan Rumah (FLPP).
“Bisanua rumah subsidi FLPP 200 ribu, sekarang bisa 350 ribu rumah, hampir 2 kali lipat. Ini artinya meningkat 2 kali lipat,” katanya.
Ia menyebut bahwa saat ini anggaran yang ada belum mencukupi untuk merealisasikan program tersebut.
Kendati begitu, disebutnya pemerintah tetap mengupayakan untuk mencari tambahan pembiayaan.
(populi.id/Hadid Pangestu)
