Pakar Kebijakan Pariwisata Sebut Upaya Uji Coba Pedestrian di Malioboro Urung Komprehensif

Upaya Pemkot Yogyakarta menjadikan area Malioboro sebagai kawasan pedestrian masih membutuhkan kalkulasi yang tepat agar tak memberi dampak negatif

BANTUL, POPULI.ID – Kebijakan uji coba pedestrianisasi Jalan Malioboro yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pada 1–2 Desember lalu menuai beragam tanggapan.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus ahli Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan, Sakir Ridho Wijaya menilai bahwa kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal.

BERITA MENARIK LAINNYA

Pembecak Malioboro Minta Jalan Tak Ditutup Total Saat CFD, Keluhkan Pendapatan Menurun

Fenomena Sekolah Minim Siswa, Pengamat UMY Soroti Perubahan Demografi

Menurut Sakir, tujuan Pemkot untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dan wisatawan patut diapresiasi.

Namun, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengorbankan kelompok yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Malioboro, terutama pelaku UMKM, Pedagang Kaki Lima (PKL), serta petugas parkir.

“Jangan sampai PKL diminta bergeser, tetapi lokasi yang disediakan belum memenuhi standar seperti tempat sebelumnya. Jika pendapatan mereka menurun, hal itu bisa berdampak serius pada kondisi ekonomi keluarganya,” ujar Sakir dilansir dari laman UMY, Jumat (12/12/2025).

Sakir juga menyoroti persoalan kantong parkir sebagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dengan adanya pembatasan kendaraan, wisatawan harus mencari area parkir baru setelah kawasan Abu Bakar Ali dibongkar.

Situasi tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi pengunjung, tetapi juga berdampak langsung pada petugas parkir yang kehilangan sumber penghasilan.

“Ini perlu dipikirkan. Apakah kebijakan ini langsung diputuskan tanpa skenario jelas bagi mereka? Atau sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan kantong-kantong parkir alternatif yang terencana?” tegasnya.

Menanggapi banyaknya keluhan warga serta wisatawan selama masa uji coba, Sakir menilai bahwa hal tersebut menunjukkan kurang matangnya kajian dan perencanaan kebijakan.

Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah dan pihak-pihak terdampak sebelum kebijakan diterapkan.

“Kalau uji coba ini dilakukan berdasarkan kajian yang benar-benar komprehensif, seharusnya keluhan bisa diminimalkan,” pungkasnya.