Pustral UGM Dorong Penguatan Logistik Wilayah Terdampak Bencana di Sumatra

SLEMAN, POPULI.ID – Bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan pukulan keras yang terjadi pada tahun ini untuk Indonesia.

Pasalnya, berdasar data BNPB per 14 Desember 2025,  terdapat 1.140 korban meninggal dunia, 163 orang hilang, dan lebih dari 399.172 warga yang mengungsi. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat ada sebanyak 1.666 titik kerusakan infrastruktur di tiga provinsi akibat bencana banjir bandang dan longsor.

Angka tersebut diperparah dengan kerusakan infrastruktur logistik kritis, di mana 271 jembatan rusak dan jalur transportasi darat terputus.

“Dampaknya langsung terasa distribusi terhambat, pasokan terhenti, hingga memicu kepanikan sosial di tengah masyarakat,” Kepala  Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM kata Siti Malkhamah, Senin (29/12/2025).

Menurut Siti, pemerintah dan akademisi perlu melakukan identifikasi kerentanan, analisis kebijakan, dan juga secara bersama-sama adanya perumusan rekomendasi konkret untuk penguatan sistem logistik yang tangguh.

“Saat ini, dibutuhkan terobosan dalam desain jaringan transportasi, manajemen cadangan, dan koordinasi respon darurat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Siti menjelaskan jika Sumatra terdampak, maka Indonesia ikut terdampak. Hal ini karena Sumatra merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Sebab, kontribusi sektor pangan, Sumatera Utara menyumbang produksi padi hingga 2,15 juta ton gabah kering giling dan 1,37 juta ton jagung. Sementara dari sektor energi, Sumatera adalah lumbung energi nasional.

Data PLN Sumatera Utara 2022 menunjukkan bahwa 40,06% bauran energi listrik di wilayah ini berasal dari energi baru terbarukan, di samping kontribusi gas 23,23% dan batu bara 32,89%.

Guru Besar UGM bidang ilmu Manajemen Logistik dan Rantai Pasok, Kuncoro Harto Widodo, menjelaskan soal kerentanan jaringan transportasi dan logistik, pangan dan energi di Sumatra.

Menurutnya, ada tiga isu penting yang ia soroti, yaitu perlunya perbaikan infrastruktur transportasi dan logistik, penanganan keterlambatan bantuan logistik, dan memperbaiki desain simpul dan jaringan yang tangguh dan adaptif.

“Kendala di titik simpul dan jaringan transportasi menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan yang di kawasan itu,” paparnya.

Menurutnya, tantangan utama logistik di Sumatra meliputi kerentanan infrastruktur akibat ketiadaan jalur alternatif di wilayah rawan bencana serta hambatan koordinasi antar pemangku kepentingan yang memperlambat distribusi bantuan.

Untuk mengatasinya, diperlukan pergeseran dari solusi jangka pendek menuju desain jaringan jangka panjang yang tangguh, meliputi redundansi jalur, penerapan dynamic routing, desentralisasi gudang logistik dan penguatan konektivitas laut guna menciptakan sistem yang adaptif dan resilient.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menyebutkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di daerah bencana saat ini, di Aceh ada sekitar 87.000 ton beras, Sumut 31.000 ton beras, dan Sumbar 7.700 ton beras.

Stok tersebut dapat digunakan untuk para korban terdampak, dengan mekanisme penyalurannya yang berjenjang.

“Nah, ini yang kemudian nanti kita bisa gunakan sebenarnya untuk kaitannya bagaimana bisa disalurkan cadangan pangan pemerintah ini untuk penanganan bencana dan penyaluran,” terangnya.

Ada pun tantangan distribusi bantuan pangan ke lokasi bencana adalah infrastruktur yang terputus, BBM, dan listrik. Saat ini, realisasi bantuan pangan baru sekitar 10.000 ton dari 24.000 ton yang disiapkan, karena kendala distribusi.

“Kami juga memanfaatkan Satuan Pelayanan (SP) yang sedianya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dialihkan menjadi dapur umum darurat, melayani lebih dari 1,5 juta warga terdampak,” jelasnya.

Selanjutnya, Hari Purnomo, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan upaya mitigasi yang dilakukan oleh Patra Niaga untuk tetap menyalurkan BBM dan LPG kepada masyarakat yang terdampak.

Meski begitu, kondisi di berbagai daerah masih terisolir karena terputusnya jembatan oleh tanah longsor. Untuk mempercepat proses distribusi, hal tersebut dilakukan adalah Pertamina adalah dengan melakukan mobilisasi lintas pulau dengan mendatangkan 54 unit mobil tangki dan 137 awak dari berbagai daerah, serta menambah armada tangki LPG dari Bali dan Jawa.

Selain itu, strategi rekayasa jalur distribusi pun diterapkan menggunakan kapal Roro untuk menyuplai wilayah Sibolga dan Aceh yang akses darat terputus, sementara untuk daerah terisolir seperti Gayo Lues dan Bener Meriah, distribusi dilakukan menggunakan metode khusus mulai dari mobil pikap hingga pemanfaatan transportasi udara menggunakan pesawat dan helikopter dengan metode sling load untuk pengiriman BBM dan LPG.