SLEMAN, POPULI.ID – Setahun berlalu program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diimplementasikan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan program ini ditemukan sejumlah anomali dan kontroversi yang muncul.
Program dengan tujuan utama memperbaiki gizi anak – anak di Indonesia serta upaya pencegahan stunting ini nampaknya masih memerlukan banyak evaluasi dan perbaikan.
Kasus keracunan massal yang masih mengancam anak – anak menjadi salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian penting. Sebab, Program MBG merupakan investasi kesehatan jangka panjang untuk generasi penerus bangsa.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM, Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih menyampaikan bahwa program school lunch seperti Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat bagus dan mulia yakni mencetak generasi masa depan dalam rangka menuju Indonesia emas 2045.
“Terlepas dari agenda politik, program school lunch ini sudah diterapkan di berbagai dunia yang mana merupakan agenda yang memang wajib bagi negara terhadap warga negaranya”, ungkapnya dilansir dari laman UGM, Kamis (8/1/2026).
Dalam menanggulangi kasus keracunan massal yang diduga akibat dari pengawasan yang lalai terhadap setiap proses penyiapan makanan. Oleh karena itu diperlukan agar pengawasan ketat terhadap produksi makanan harus dapat berjalan lebih efektif.
Menurutnya, masing-masing sekolah bisa diberikan tanggung jawab untuk menyediakan makan siang untuk para siswanya sekaligus dianggap lebih mampu untuk memberikan pengawasan karena cakupan yang lebih kecil, kondisi siswa, dan bahan pangan lokal yang sering digunakan.
“Jadi kesalahan dalam distribusi makan, kesalahan dalam keamanan pangan itu bisa terminimalisir,” ucapnya.
Mirza lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan makanan terdapat aturan yang perlu diacu antara lain seperti Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentang tata kelola penyelenggaraan makanan dengan rincian penggolongan antara lain golongan beresiko tinggi, golongan kelompok massal, transportasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, anak sekolah dan termasuk ibu hamil merupakan kelompok dengan resiko tinggi.
“Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” ungkap Mirza.
Selain itu, Ia juga menyoroti penggunaan ultra processed food (UPF) dalam menu MBG. Penggunaan produk tersebut bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan tentang reduksi gula, garam, dan lemak.
“Anak-anak diberi UPF, di situ ada natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10–15 tahun ke depan akan menjadi bom waktu penyakit kronis,” ujarnya.
Meski begitu, Mirza menegaskan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak bisa diukur dalam waktu yang singkat. Mirza menyebutkan bahwa dampak investasi gizi baru bisa terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10 – 15 tahun mendatang.
Namun potensi bahan pangan lokal yang sangat beragam yang tidak kalah dengan kualitas impor perlu diberi ruang pemanfaatan dari produk pangan lokal sesuai dengan kultur masing-masing daerah sehingga mampu menjadi solusi dalam mengurangi resiko makanan tidak cocok dengan kondisi tubuh anak-anak di setiap daerah.
“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu justru tidak pas dengan konteks lokal,” tuturnya.
Sebagai langkah perbaikan, ia menekankan tiga hal utama yakni Pertama, penegakan ketat keamanan pangan. Penegakan keamanan dapat direalisasikan dengan pemberian efek jera bagi pihak yang bertanggung jawab.
“Mungkin SPPG yang melanggar wajib di-punish agar semua pihak benar-benar berhati-hati. Ini amanah besar karena membawa wajah presiden,” katanya.
Kedua, pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan lintas sektor untuk menelusuri dampak MBG terhadap status kesehatan anak. Implementasi yang dapat dilakukan yakni mendampingi SPPG untuk tracking status kesehatan, indikator kebugaran, dan antropometri anak. Kemudian Ketiga, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebaiknya fleksibel dan terbuka terhadap kajian ilmiah.
“Kalau ada masukan dan bukti ilmiah yang menunjukkan perlu perbaikan, harus segera direspons. Jangan sampai 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkas Mirza.
