JATIM, POPULI.ID – Sejak Bahlil Lahadalia memantik wacana Pilkada dipilih DPRD di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-61 Partai Golkar, gagasan tersebut kian hangat dibicarakan.
Terbaru, Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partai berlambang banteng tegak lurus memilih sikap menolak wacana tersebut.
“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional,” kata dia, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan, sikap itu berangkat dari pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Baru, ketika sistem kekuasaan yang terpusat menutup ruang partisipasi rakyat dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan.
Menurut dia, kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat cenderung melahirkan watak otoritarian, penyalahgunaan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat minimnya kontrol publik.
“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” ujarnya.
Ia mengakui pilkada langsung masih menghadapi berbagai persoalan, seperti praktik politik uang dan persaingan yang tidak sehat.
Namun, PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ia menegaskan rekomendasi pilkada di PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan, dan kader partai yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan.
Selain itu, PDI Perjuangan juga memiliki pertimbangan strategis dalam penempatan kader di wilayah tertentu, seperti daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga wilayah strategis seperti Papua.
Ia menilai mahalnya biaya politik tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor.
Menurut dia, jika wacana pilkada melalui DPRD dipaksakan, hal itu berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kehendak rakyat dan sistem politik yang diterapkan.
Dikeroyok Koalisi Pemerintah
Untuk diketahui, PDI Perjuangan sementara menjadi satu-satunya partai di parlemen yang bersikap menolak atas wacana Pilkada dipilih DPRD.
Sementara terdapat lima partai yang notabene partai koalisi pendukung pemerintah saat ini yang menyatakan setuju dengan wacana Pilkada dipilih DPRD.
Golkar tentu saja jadi yang terdepan. Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin tersebut, Bahlil menilai pemilihan kepala daerah atau Pilkada melalui DPRD bisa memangkas anggaran dan tidak ribet.
“Khusus mengenai pilkada setahun kemarin kami menyampaikan kalau bisa dipilih lewat DPRD saja. Meski banyak pro kontra, tapi dari kajian kami alangkah lebih baik dipilih lewat DPRD agar tidak lagi pusing-pusing,” terangnya.
Keseriusan itupun ditunjukkan dengan dimasukkannya usulan mengenai Pilkada lewat DPRD yang termaktub dalam hasil rapat pimpinan nasional Partai Golkar, Desember 2025 lalu.
Selain Golkar, Partai Gerindra juga solid menyuarakan agar Pilkada dipilih DPRD.
Sekjen Partai Gerindra Sugiono menilai selain hemat dari sisi anggaran, juga efisien dalam hal penjaringan kandidat hingga pelaksanaannya.
PKB pun senada. Ketua umum Muhaimin Iskandar berpendapat pelaksanaan pilkada yang selama ini berjalan perlu dievaluasi total, pertimbangkan manfaat dan mudaratnya.
Selain tiga partai besar itu, Partai Demokrat dan NasDem juga sejurus. Mereka meyakini mekanisme pelaksanaan Pilkada yang dipilih melalui DPRD akan lebih baik dan berkualitas.
Survei Membuktikan?
Sementara itu, berdasar survei yang dilakukan Populi Center bulan Oktober yang dirilis pada 30 November 2025 preferensi publik terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat kuat. Sebanyak 89,6 persen responden menginginkan Gubernur dipilih secara langsung, sementara 94,3 persen responden menginginkan mekanisme serupa untuk pemilihan Bupati dan Wali Kota.
Selain itu berdasar survei yang mengambil sampel dari pemilih yang memilih partai pendukung Pilkada lewat DPRD ditemukan bahwa mereka menginginkan pemilihan secara langsung.
Contohnya, masyarakat yang menyatakan akan memilih Partai Gerindra misalnya, hampir seluruhnya menginginkan memilih secara langsung Bupati/Wali Kota (96 persen) dan Gubernurnya (91,3 persen). Begitu juga dengan pemilih Partai Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat, yang sebagian besar menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung.
Sulit Diawasi
Peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar berpendapat persoalan pilkada sesungguhnya tidak terletak pada mekanismenya semata, melainkan pada watak relasi politik yang menopangnya.
Mengganti pilkada langsung dengan pemilihan oleh DPRD tidak otomatis memperbaiki keadaan. Bahkan, ia berisiko memindahkan praktik transaksional dari ruang publik ke ruang elite yang lebih tertutup, rapi, dan sulit diawasi oleh rakyat.
“Dalam kondisi partai politik yang belum berakar kuat di masyarakat, menyerahkan sepenuhnya pemilihan kepala daerah kepada DPRD justru berpotensi mempersempit kedaulatan rakyat. Rakyat kehilangan ruang koreksi langsung, sementara kompromi elite menjadi penentu utama. Ini bukan solusi atas krisis representasi, melainkan pemindahan masalah ke ruang yang lebih gelap,” tulisnya dikutip dari laman populi center.
Dalam situasi krisis seperti sekarang, pilkada langsung setidaknya masih menyisakan satu kelebihan penting, yakni ruang koreksi langsung dari rakyat. Mekanisme ini memang bukan obat mujarab, tetapi menjadi pagar terakhir agar politik lokal tidak sepenuhnya terlepas dari kontrol warga.
