6 Kritik Pedas Saleh Daulay, Korbannya dari Menteri UMKM hingga Luhut

JAKARTA. POPULI.ID – Saleh Partaonan Daulay dikenal sebagai satu di antara anggota parlemen yang vokal dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak segan melontarkan kritik pedas dalam rapat kerja demi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

Baru-baru ini, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menjadi sasaran kritik pedas Saleh Daulay dalam Rapat Kerja Komisi VII pada 21 Januari 2026.

Saleh mencecar Menpar terkait paparan 154 penghargaan internasional yang diraih kementeriannya sepanjang tahun 2025.

Bagi Saleh, deretan penghargaan tersebut tidak berarti jika tidak dibarengi dengan penjelasan mengenai dampak nyata bagi ekonomi masyarakat di akar rumput, bukan sekadar untuk citra kementerian.

Ia bahkan memberikan peringatan keras bahwa menteri harus siap berdiskusi secara lisan dan mendalam, bukan hanya memberikan jawaban tertulis dari staf, atau lebih baik tidak menjadi menteri jika tidak mau mengikuti rapat kerja.

Selain kritik kepada Menpar, berikut ini adalah deretan kritik yang pernah dilontarkan Saleh Daulay dalam beberapa tahun terakhir:

1. Menolak Pembayaran “Cashless” yang Menyulitkan Rakyat

Saleh melayangkan protes keras terhadap gerai usaha yang menolak pembayaran tunai. Ia menegaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang wajib menerima pembayaran dalam mata uang Rupiah tunai, kecuali jika ada dugaan uang palsu. Saleh menilai kebijakan cashless total sangat menyulitkan masyarakat lansia atau mereka yang belum memiliki akses perbankan (unbankable).

2. Mencecar Syarat Agunan KUR di Bawah Rp 100 Juta

Pada April 2025, Saleh mengecam Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, karena masih menemukan praktik perbankan yang meminta agunan untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp 100 juta. Padahal, sudah ada kesepakatan bahwa pinjaman mikro tersebut seharusnya tanpa agunan guna membantu modal pengusaha kecil. Saleh mempertanyakan keadilan sosial jika rakyat kecil tetap dipersulit saat mencari modal usaha.

3. Menghadang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Saleh Daulay secara tegas mengkritik rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dijadwalkan pada Juli 2025. Ia menilai kebijakan ini bertentangan dengan semangat pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Ia mendesak pemerintah mencari solusi strategis lain untuk mengatasi defisit anggaran daripada terus-menerus membebani rakyat dengan kenaikan iuran.

4. Protes Penggunaan APBN untuk Ponpes Ambruk

Terkait insiden ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Saleh memperingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menggunakan APBN untuk membangun ulang gedung tersebut. Ia meminta agar penyebab utama ambruknya gedung ditelusuri terlebih dahulu agar tidak muncul kesan bahwa pihak yang melakukan kesalahan justru mendapat bantuan anggaran negara. Serta untuk menghindari kecemburuan dari lembaga pendidikan swasta lainnya.

5. Kritik terhadap Interior Ruang Rapat (Kursi Baru DPR)

Tidak hanya kebijakan besar, Saleh juga kritis terhadap fasilitas internal DPR. Pada Maret 2022, ia memprotes pengadaan kursi baru di ruang rapat Komisi IX. Saleh merasa kursi dengan sandaran tinggi tersebut tidak nyaman karena menghalangi pandangan anggota ke arah pimpinan atau mitra kerja, terutama bagi anggota yang tidak bertubuh tinggi.

6. Advokasi dan Kritik di Masa Pandemi Covid-19

Selama pandemi, Saleh sangat aktif bersuara hingga meluncurkan buku “Menghadang Corona: Advokasi Publik Di Masa Pandemik”. Buku tersebut berisi rekam jejak kritiknya terhadap sejumlah pejabat negara seperti Terawan Agus Putranto, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Mahfud MD terkait penanganan wabah.

Ia juga pernah mengkritik Najwa Shihab yang mempertanyakan fungsi DPR saat pandemi. Saleh pun mengingatkan Najwa soal fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang tetap dijalankan dewan di tengah krisis.