YOGYAKARTA, POPULI.ID – Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat sistem drainase sebagai upaya mengurangi genangan serta meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap hujan deras.
Pada tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta menyiapkan berbagai langkah perbaikan dan pengembangan infrastruktur, baik melalui pembangunan baru, pemeliharaan rutin, maupun penanganan insidentil.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Yogyakarta, Rahmawan Kurniadi, mengatakan bahwa kondisi drainase di Kota Yogyakarta secara umum menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hasil pekerjaan sepanjang 2025 dinilai cukup signifikan dalam mengurangi genangan, meskipun masih terdapat beberapa titik yang belum sepenuhnya teratasi.
“Secara umum sudah mengurangi genangan. Tapi memang masih ada beberapa lokasi yang ketika hujan deras masih tergenang, seperti di kawasan Langensari dekat bengkel kereta, serta di Kampung Klitren yang rencananya akan ditangani oleh BBWS,” ujarnya dilansir dari laman Pemkot Yogyakarta, Selasa (3/2/2026).
Kurniadi menambahkan, beberapa lokasi lain yang sebelumnya rawan genangan kini sudah terkendali, salah satunya kawasan XT Square.
Menurutnya, genangan yang sempat terjadi di wilayah tersebut tidak hanya disebabkan kapasitas saluran, tetapi juga oleh sampah yang menyumbat inlet drainase.
Setelah dilakukan perbaikan dan pembersihan, kondisi genangan di XT Square kini hanya bersifat kecil dan temporer.
Dalam pengelolaan drainase, DPUPKP Kota Yogyakarta menerapkan konsep drainase lestari, yakni tidak langsung membuang air hujan secepat mungkin ke sungai, melainkan menahannya sementara melalui sistem resapan yang terintegrasi dengan saluran.
Konsep tersebut bertujuan untuk mengurangi beban sungai sekaligus memperlambat aliran air permukaan.
“Kami coba meresapkan air melalui sumur resapan yang terintegrasi dengan saluran. Bukan semata-mata untuk peresapan, tapi sebagai ‘rem’ agar air tidak langsung terbuang ke sungai. Selain itu, titik-titik resapan juga berfungsi menangkap sedimen sehingga pemeliharaannya lebih mudah,” jelasnya.
Pemantauan dan pembersihan drainase dilakukan secara rutin, terutama pada musim hujan. Pihaknya juga memanfaatkan laporan masyarakat melalui kanal pengaduan, seperti JSS, untuk mendeteksi lokasi genangan yang tidak surut dalam waktu lama.
Jika genangan tidak surut dalam dua jam atau masih terjadi hingga keesokan paginya, petugas akan segera melakukan pengecekan lapangan.
Selain drainase, Kurniadi menyebutkan pihaknya juga menangani saluran irigasi. Ia menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara drainase dan irigasi terletak pada kondisi alirannya.
Drainase seharusnya kering saat tidak hujan, sedangkan irigasi idealnya selalu mengalir karena bersumber dari bendung untuk pengairan sawah.
“Karena sawah di kota semakin berkurang, beberapa saluran irigasi yang sudah tidak melayani sawah kita konversi menjadi drainase. Bahkan di saluran irigasi yang tidak aktif, juga ditambahkan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan,” katanya.
Alokasikan Rp14,8 Miliar
Pada 2026, DPUPKP mengalokasikan anggaran sekitar Rp14,8 miliar untuk kegiatan drainase, yang mencakup pembangunan baru, operasi dan pemeliharaan, serta penanganan insidentil.
Salah satunya di kawasan Kotagede, pembangunan drainase dilakukan dalam satu paket pekerjaan di Jalan Kemasan– Nyi Pembayun dengan nilai sekitar Rp3 miliar.
Pekerjaan tersebut menghubungkan saluran yang dibangun Bina Marga pada 2024 dengan saluran lama yang sebelumnya dibangun DPUPKP pada 2021, sehingga aliran air menjadi lebih lancar dan tidak lagi terhambat di ujung saluran.
Selain itu, pembangunan lanjutan juga dilakukan di Rejowinangun dengan anggaran sekitar Rp3 miliar, sebagai kelanjutan penanganan tahun sebelumnya.
Pekerjaan di Rejowinangun mencakup penarikan dan pembesaran saluran hingga ke cabang-cabang (sirip) ke arah selatan dan timur untuk menghilangkan titik genangan yang selama ini kerap muncul saat hujan deras.
Pihaknya jugas menyiapkan anggaran insidentil sekitar Rp2 miliar untuk menangani kerusakan drainase yang bersifat mendesak dan berdampak cukup besar.
“Kalau ada kerusakan yang lumayan berat, satu titik bisa membutuhkan sekitar Rp200 juta supaya penanganannya bisa tuntas, biasanya di lokasi-lokasi gang atau kawasan padat,” ungkap Kurniadi.
Melalui penguatan drainase dan penataan irigasi yang terintegrasi, Kurniadi berharap potensi genangan dan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem dapat ditekan, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan air perkotaan yang lebih berkelanjutan.
