JATENG, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menginformasikan bahwa peristiwa tanah bergerak yang terjadi di Desa Padasari, hingga Rabu (4/2/2026) sore masih bersifat dinamis dan berdampak pada ratusan rumah warga.
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, mengatakan berdasarkan laporan terakhir, ada sebanyak 250 rumah terdampak dan 804 jiwa harus mengungsi.
“Dengan terjadinya pergerakan tanah yang masih dinamis, kami memprioritaskan keselamatan warga melalui pemantauan dan evakuasi ke titik-titik aman,” terangnya.
Pada rapat koordinasi yang dihadiri jajaran Forkopimda, unsur TNI dan Polri, Basarnas, BPBD, serta perangkat daerah Pemprov Jateng, dia mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan dan mengaktifkan Posko Komando.
Selama masa tersebut, kata dia, penanganan akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak mulai dari logistik, layanan kesehatan hingga operasional dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan.
“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelepon, siang sudah hadir langsung di lokasi dan memberikan bantuan Rp300 juta,” katanya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pihaknya memastikan penanganan tanah bergerak di Kabupaten Tegal tidak hanya pada fase tanggap darurat saja, tetapi hingga pemulihan jangka panjang dan relokasi warga terdampak ke hunian yang layak dan aman.
Ia meminta pendataan warga yang akan direlokasi dilakukan secara detail dan berkelanjutan.
“Harus mulai didata, jangan ditinggal, jangan sampai bencana selesai, tetapi masyarakat malah keleleran,” katanya.
Siapkan Hunian Sementara
Disamping memberikan bantuan senilai Rp300 juta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tengah menyiapkan hunian sementara (huntara) pada warga terdampak tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal agar mereka hidup layak dan aman.
“Saya minta seluruh unsur siaga. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan dan jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak terkover. Kami instruksikan agar sesegera mungkin disiapkan hunian sementara bagi pengungsi,” jelas Ahmad Luthfi.
Ia menekankan pemenuhan kebutuhan warga terdampak tidak boleh bersifat sementara, tetapi pemerintah harus menyiapkan hunian sementara (huntara) hingga hunian tetap (huntap) secara terencana.
“Kami tidak bisa hanya memberi bantuan, kemudian selesai. Semua yang membutuhkan hunian sementara dan hunian tetap harus dibackup,” ujarnya.
Saat memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, katanya, tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar untuk warga benar-benar terpenuhi.
“Hari ini di Tegal, semua harus cukup, mulai dapur, sekolah dan kebutuhan lainnya. Selain aspek kemanusiaan, saya minta percepatan penanganan infrastruktur terdampak melalui koordinasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah daerah,” katanya.
Ahmad Luthfi juga menyoroti pemulihan sosial jangka panjang mengingat ratusan rumah dilaporkan tidak memungkinkan lagi dibangun kembali di lokasi semula.
“Ada sebanyak 250 rumah yang hilang dan tidak bisa dibangun lagi, sehingga hal ini harus menjadi prioritas. Dinas Sosial Provinsi Jateng dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya,” katanya.
Menurut dia, hunian sementara harus diproyeksikan sebagai tahapan menuju hunian tetap bukan sekadar tempat pengungsian.
Terkait pembangunan hunian tetap, dia menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan yang disiapkan pemerintah daerah.
“Pemda siapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas dan memetakan lokasi yang cocok. Soal pembangunan, provinsi yang menangani,” tukasnya.
