SLEMAN, POPULI.ID – Wakil Bupati (Wabup) Sleman Danang Maharsa menegaskan Tim Penanggulangan Kemiskinan tidak boleh ragu dan harus tegas mencoret nama keluarga penerima manfaat bantuan sosial penanggulangan kemiskinan jika memang sudah tergolong keluarga mampu.
“Jangan ada rasa sungkan untuk mencoret warga yang sudah mampu agar tercipta keadilan data,” kata Wabup Danang Maharsa saat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman di Kecamatan Prambanan, Kamis (26/2/2026).
Menurut dia, penanggulangan kemiskinan adalah perintah konstitusi dan menurunkan kemiskinan bukan sekadar angka.
“Saya mengapresiasi keberanian wilayah untuk melakukan graduasi data keluarga miskin dan mencoret keluarga penerima manfaat yang sudah mampu,” katanya.
Kegiatan monev merupakan upaya penurunan angka kemiskinan di tingkat wilayah berjalan dengan baik. Angka kemiskinan di Kecamatan Prambanan tercatat mengalami tren menurun dari 11,15 persen pada 2023 menjadi 9,24 persen pada 2025.
Dalam pelaksanaannya, monev penanganan kemiskinan dikemas dalam diskusi langsung bersama PKH, lurah, dan dukuh, terkait graduasi data serta optimalisasi berbagai potensi lokal untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Danang menegaskan pemerintah dari tingkat kabupaten hingga padukuhan harus bersinergi memastikan bantuan tepat sasaran melalui data masyarakat miskin yang akurat.
“Di sinilah pentingnya kejujuran data melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan (setingkat desa) sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kelayakan penerima bantuan, guna menghindari fenomena warga yang mampu namun enggan dilepas status miskinnya,” kata Wabup Danang.
Ia juga berharap masyarakat lokal dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata di Prambanan, sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Camat Prambanan Sigit Yasien mengatakan pihaknya tengah memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergi dengan sektor pariwisata, seperti Taman Tebing Breksi.
“Langkah ini mencakup penyerapan tenaga kerja lokal hingga penyaluran bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan,” katanya.
Ia mengatakan upaya memutus rantai kemiskinan juga dilakukan lewat program beasiswa pendidikan dan bimbingan belajar gratis di tingkat kelurahan.
“Program ini disertai dengan pemberian bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta berbagai kegiatan padat karya,” katanya.
Ia mengatakan langkah penguatan ekonomi juga terus didorong melalui pemberian pinjaman tanpa agunan oleh BumKalMa Roro Jonggrang serta pemanfaatan tanah kas desa untuk pertanian.
“Tak hanya itu pelatihan UMKM bagi kelompok PKH juga terus diberikan guna mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat,” katanya.
