4 Kritik BEM UI Soal MBG dan Pemerintahan Prabowo-Gibran: Salah Prioritas hingga Demo Bayaran

JAKARTA, POPULI.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam aksi massa di Bundaran HI pada 12 Juni 2026 lalu, mahasiswa menyuarakan kegelisahan ekonomi masyarakat melalui tagar “Menuju Indonesia Bangkrut” yang merujuk pada kondisi ekonomi, demokrasi, dan moral kepemimpinan saat ini.

Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI sekaligus Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Hafizh Hernanda, menegaskan bahwa gerakan ini didasari oleh lima tuntutan utama, termasuk penurunan harga BBM dan bahan pokok, serta penghentian pemborosan APBN.

Namun, fokus utama kritik mahasiswa tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai salah prioritas.

“Menurut kacamata mahasiswa dan rakyat bahwa MBG itu harus dimoratorium atau dihentikan sama sekali. Kalau dari kami sendiri ini kan tuntutan yang high call, yang itu berarti ini tuntutan yang sangat tinggi, makanya kita langsung tembak,” kata Hafizh, dikutip dari Youtube Abraham Samad Speak Up, Senin (29/6/2026).

1. Program MBG Memotong Anggaran Pendidikan dan Hak Dasar

BEM UI menyoroti anggaran MBG sebesar Rp330 triliun yang dianggap sangat fantastis dan membebani APBN. Mahasiswa menemukan bahwa dana tersebut justru menggerus sektor-sektor vital lainnya, di mana anggaran pendidikan murni terpotong dari 20 persen menjadi hanya 14 persen. Selain itu, alokasi untuk BPJS dan BNPB juga mengalami pemangkasan demi menyokong program tersebut.

“Kami lebih memilih pendidikan gratis daripada makan bergizi gratis jika harus memilih,” tegas Hafizh.

2. Ironi Dapur MBG di Tengah Reruntuhan Sekolah di Aceh

Kritik lainnya lahir dari temuan tim BEM UI saat melakukan kunjungan ke Aceh. Di daerah pasca bencana tersebut, rumah dan sekolah warga masih banyak yang hancur serta aliran listrik belum stabil, namun infrastruktur MBG justru diprioritaskan pembangunannya.

Hafizh menceritakan kepiluan anak-anak di sana yang lebih merindukan bangku sekolah daripada makanan gratis.

“Apa gunanya dapur MBG kalau sekolahnya saja tidak ada? Anak-anak di sana ditanya lebih milih makan gratis atau kembali sekolah, mereka menjawab ‘aku mau sekolah lagi’,” kata Hafizh.

3. Upaya Delegitimasi Lewat Demo Bayaran

BEM UI membeberkan adanya upaya sistematis untuk mendelegitimasi gerakan murni mahasiswa melalui aksi tandingan pro-pemerintah yang diduga dibayar. Terdapat laporan mengenai kelompok mahasiswa tertentu yang difasilitasi aparat untuk bertemu Wapres Gibran dan menerima bayaran hingga Rp 2 juta. Selain itu, ditemukan fakta adanya ibu-ibu peserta aksi pro-MBG yang mengaku menerima uang saku Rp 100 ribu dan makanan.

“Ini merupakan sebuah upaya untuk mendelegitimasi pergerakan mahasiswa, untuk memfragmentasi,” ucap Hafizh.

Ia menilai taktik ini digunakan untuk menciptakan opini publik yang bias seolah-olah seluruh elemen masyarakat mendukung kebijakan tersebut.

4. Intimidasi Aparat dan Teror ke Pengurus BEM

Gerakan mahasiswa ini juga diwarnai dengan laporan intimidasi psikis dan fisik. Pengerahan 6.000 personel TNI/Polri untuk menghadapi sekitar 1.000 mahasiswa di Bundaran HI dinilai sebagai bentuk intimidasi tertutup dengan rasio enam aparat melawan satu warga sipil.

Lebih jauh, pengurus inti BEM UI, termasuk ketua dan wakil ketua, dilaporkan menerima ancaman pembunuhan hingga peretasan ponsel milik orang tua mereka. Hafizh pun menuntut kejujuran dari pemimpin negara untuk berhenti menutup-nutupi kesalahan kebijakan di balik narasi yang seolah-olah tanpa cela.

“Pak Prabowo, Pak Gibran, berhentilah mengelak dan ayo minta maaf ke depan rakyat,” ujarnya.

BEM UI menegaskan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa rakyat yang lebih besar apabila lima tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan oleh pemerintah.

“Rakyat akan merebut kembali Bundaran HI. Bukan lagi mahasiswa, melainkan rakyat,” tandas Hafizh.