GBPH Prabukusumo Kembali Pimpin PMI DIY

YOGYAKARTA , POPULI.ID – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla (JK) melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Masa Bakti 2026-2031, pada Minggu (13/9/2026). Proses pelantikan tersebut dilaksanakan di Bangsal Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIY.

GBPH Prabukusumo kembali dipercaya mengemban jabatan sebagai Ketua Umum PMI DIY untuk periode ketiga. GBPH Prabu menyampaikan rasa terima kasih atas amanah tersebut dan menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas serta tata kelola organisasi yang transparan. “Saya bisa terpilih kembali untuk periode yang ketiga kalinya karena di AD-ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) memang memungkinkan untuk bisa dipilih kembali. Sebetulnya saya inginnya regenerasi, tapi ternyata banyak yang tidak sanggup karena APBD-nya cuma Rp200 juta, padahal habisnya setahun Rp2 miliar,” ucap GBPH Prabu, Minggu (13/9/2026).

“Tapi, Alhamdulillah dalam dua periode lalu kami bisa menjalankan amanah ini dibantu oleh 60 lebih mitra-mitra kerja,” tambahnya.

GBPH Prabu juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme dalam tubuh PMI. Ia menegaskan agar seluruh pengurus tidak mencari keuntungan pribadi dalam mengemban tugas kemanusiaan.

“Sebagai keluarga besar Palang Merah Indonesia, saya berbangga karena kita punya pikiran, niat, serta hati yang mulia sehingga kita tidak akan mengambil satu rupiah pun. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa berpikir korupsi saja tidak boleh. Jujur saja tidak cukup, harus ada efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan,” tegasnya.

Jusuf Kalla berharap, para pengurus yang akan bertugas ke depan bisa memberikan upaya kemanusiaan terbaik. “Saya ingin menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada seluruh pengurus yang dilantik, baik Badan Kehormatan dan pengurus PMI DIY. Mudah-mudahan dalam tahun mendatang, masa tugasnya selalu menampilkan upaya kemanusiaan sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya,” ucap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia itu.

“PMI tidak punya kantor biasa, tapi mempunyai markas yang terbuka 24 jam seperti TNI dan Polri. Unit Transfusi Darah (UTD) PMI terus beroperasi karena darah adalah kebutuhan vital yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apa pun,” tambahnya.

Dukungan terhadap kepengurusan baru PMI DIY juga disampaikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Sekretariat Daerah (Setda) DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aria Nugrahadi.

Dia menekankan bahwa amanah kepengurusan baru PMI DIY merupakan panggilan kemanusiaan untuk selalu hadir dan melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang, terutama di tengah situasi ketidakpastian.

Sri Sultan HB X mengingatkan kompleksnya dinamika kebencanaan di DIY, mulai dari aktivitas vulkanik, gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga kedaruratan kesehatan, dan sosial. Dikatakan, dalam situasi darurat, kecepatan pertolongan dan keakuratan informasi menjadi kunci utama untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kepanikan. Oleh karena itu, PMI dituntut untuk terus memperkuat kapasitas kesiapsiagaan berbasis masyarakat. (Dewi Rukmini)