Pakar Hukum dan Politik UGM Nilai Penyadapan Ilegal sebagai Pembegalan Demokrasi

JOGJA, POPULI.ID – Belum lama ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sebanyak empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Empat nama yang terseret dalam perkara tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tak hanya Presiden Prabowo, penyadapan ilegal  berskala masif itu juga menyeret ribuan data dari pejabat negara, politisi, jurnalis, hingga tokoh masyarakat dan aktivis.

Terbongkarnya praktik pengintaian tanpa dasar hukum yang jelas itu langsung memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi dan pakar dari Universitas Gajah Mada (UGM).  Mereka menilai, praktik penyadapan ilegal tersebut terhadap berdampak terhadap jalannya sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia.  Namun, juga melanggar hak privasi warga negara, serta berpotensi membegal kedaulatan rakyat dan merusak sendi-sendi demokrasi.

Pakar Hukum Pidana UGM, Muhammad Fatahillah Akbar, menjelaskan bahwa dari segi hukum, tindakan penyadapan liar memiliki risiko keamanan yang sangat tinggi, mulai dari kebocoran rahasia negara, strategi pertahanan, hingga dokumen penting terkait alutsista.

​”Bahkan satu potensi yang sangat buruk saja, mudah-mudahan tidak terjadi, ada rahasia negara berkaitan alutsista kita dan lain sebagainya yang bisa disebarkan ke luar negeri. Di mana negara tersebut memanfaatkan data itu, sederhana misalkan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi saja, atau bahkan mencari celah untuk merusak negara kita,” ujar Akbar dalam acara diskusi Pojok Bulaksumur di UGM, Kamis (12/11/2026).

​Menurut Akbar, aturan penegakan hukum dan pengelolaan negara secara ketat membatasi informasi rahasia agar tidak keluar, demi melindungi keselamatan saksi, korban, maupun stabilitas politik nasional dari ancaman perpecahan. Kendati demikian, ​dia juga menyoroti kerangka regulasi penyadapan di Indonesia yang masih memiliki celah hukum dan hanya bersandar pada Pasal 31 Undang-Undang ITE.

Mengingat pembatasan hak asasi harus diatur secara ketat melalui undang-undang formal, maka praktik penyadapan di luar tindak pidana khusus tidak boleh dilakukan sembarangan. ​”Sepanjang belum ada undang-undang penyadapan, jadi enggak boleh diatur kecuali diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Makanya dia kan ada perkapnya, kapan dalam hal apa dia boleh melakukan penyadapan. Sehingga ketika di luar dari pada itu enggak boleh dilakukan proses penyadapan sama sekali,” ungkap Akbar.

​Tak hanya itu, Akbar menilai lemahnya mekanisme pengawasan independen menjadi persoalan krusial yang membuka celah penyalahgunaan wewenang. ​Untuk mencegah pelanggaran hukum yang terus berulang, ia mengusulkan agar pemerintah dan DPR segera memberlakukan moratorium penyadapan.

​”Menurut saya, bahkan kalau perlu ada moratorium penyadapan untuk semua hal sampai kita punya aturan yang tegas dulu dalam proses penyadapan ini. Karena kalau tidak, pelanggaran-pelanggaran akan banyak terjadi terus seperti itu. Jadi peluang ini [penyadapan] terjadi karena minimnya pengawasan dan tingginya kekuasaan. Sehingga akhirnya menjadi kesempatan untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur,” tambahnya.

Pengawasan Masif

Pakar Komunikasi Politik UGM, Prof. Nyarwi Ahmad, menilai dampak penyadapan itu sangat masif karena menyangkut berbagai elemen strategis, mulai dari pimpinan tertinggi negara, menteri, anggota DPR, pimpinan partai politik, tokoh LSM, jurnalis, hingga para pengamat.

Dengan ribuan data yang dikuasai pihak tanpa otoritas, hal tersebut menciptakan fenomena pengawasan masif (panopticon) yang berujung pada ancaman self-censorship atau sensor mandiri di kalangan elite maupun jurnalis.

​”Kalau semua informasi itu kemudian instrumennya dikendalikan, disadap, bahkan dieksploitasi untuk mengancam, ini artinya pembegalan terhadap proses demokrasi kita. Bahkan kalau ditarik lebih jauh, pembegalan terhadap kedaulatan rakyat,” tegas Prof. Nyarwi.

Dia memaparkan, praktik semacam itu telah mencederai tujuan bernegara yang seharusnya melindungi segenap bangsa, alih-alih justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir elit atau oligarki.

​Senada dengan hal tersebut, Pengamat Politik UGM, Mada Sukmajati, membagi dampak penyadapan ke dalam dua kelompok utama, yakni tingkat warga negara dan kalangan elite. Di tingkat masyarakat, praktik tersebut dikatakan memicu perasaan tidak aman (insecurity) dan melemahkan partisipasi publik akibat ketakutan. Sementara di tingkat elite, hal tersebut berpotensi melumpuhkan mekanisme checks and balances.

​”Kalau kita tidak serius soal ini, maka sempurnalah totalitarianisme kita ke depan. Karena di kalangan elit, di kalangan warga, di kalangan kelembagaan terutama negara, semuanya sudah dimiliki datanya,” ungkap Mada.

​Meski begitu, para pakar sepakat bahwa dalam koridor kewenangan negara, instrumen penyadapan sebenarnya masih dibutuhkan oleh aparat penegak hukum secara terbatas. Namun, tantangan terbesar bagi politik hukum ke depan adalah bagaimana memastikan regulasi yang ketat agar instrumen tersebut dikontrol secara transparan dan semata-mata demi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kekuasaan kelompok tertentu. (Dewi Rukmini)

Dari kiri ke kanan: Pengamat Politik UGM Mada Sukmajati, Pakar Komunikasi Politik UGM Prof. Nyarwi Ahmad, dan Pakar Hukum Pidana UGM Muhammad Fatahillah Akbar, saat ditemui dalam acara Pojok Bulaksumur di UGM, Kamis (12/11/2026).