Cak Islah Ungkap Peran Jokowi di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji yang Jerat Gus Yaqut

JAKARTA, POPULI.ID – Aktivis dan satu di antara tokoh Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berkait erat dengan Jokowi.

Tak cuma itu, mantan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia tersebut juga menilai kasus yang menjerat Gus Yaqut tidak bisa secara implisit dilihat dari korupsi kuota haji semata.

Lewat podcast bertajuk Faizal Akbar Uncencored, Cak Islah membeberkan sejumlah informasi yang didapat langsung ketika bertatap muka dengan Gus Yaqut.

Satu di antara yang didedahkan perihal alasan Gus Yaqut mangkir dari undangan Pansus Haji DPR.

Untuk diketahui, Pansus Haji resmi dibentuk pada Kamis (4/7/2024). Pansus tersebut dibentuk setelah timwas Haji yang diketuai Muhaimin Iskandar menemukan lima masalah krusial terkait penyelenggaraan haji 1445 hijriah atau 2024 lalu.

Pansus Haji DPR tercatat sudah dua kali memanggil Gus Yaqut untuk memberi penjelasan mengenai masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan haji. Tapi dua kali pula Gus Yaqut mangkir.

Cak Islah mengungkapkan alasan utama Gus Yaqut mangkir karena Jokowi yang saat itu menjabat presiden.

“Pada saat bersamaan ada konferensi perdamaian di Prancis, Jokowi diundang tapi ia memberikan mandat kepada Prabowo selaku menteri pertahanan. Suatu ketika Yaqut datang ke Jokowi minta saran soal undangan dari pansus. Gus Yaqut mengungkapkan akan bicara blak-blakan bila diizinkan datang ke pansus,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari channel YouTube Akbar Faizal Uncencored, Jumat (16/1/2026).

Sesaat kemudian, Jokowi mereposisi undangan dari Prabowo ke Gus Yaqut untuk datang ke Prancis.

“Ini perintah Jokowi, bisa dikonfirmasi langsung ke Gus Yaqut,” bebernya.

“Kenapa dilarang Gus Yaqut juga tak tahu,” imbuh Cak Islah.

Cak Islah melanjutkan, ketika itu pertimbangan Gus Yaqut adalah apabila harus datang ke pansus ia akan jadi musuh presiden.

Maka dari itu, Gus Yaqut memilih untuk mengikuti instruksi presiden mengikuti kegiatan di Eropa.

“Gus Yaqut mengaku kalau saya tidak datang ke pansus, musuh saya dua pansus dan presiden, tapi kalau datang saya bermusuhan dengan presiden. Maka saya pilih yang kedua mengikuti arahan presiden,” katanya.

“Gus Yaqut selama 24 hari di Eropa seperti layangan putus. Acara yang seharusnya 3 hari diperpanjang selama 24 hari untuk memantau situasi agar mereda sesuai arahan Jokowi. Yes, itu yang saya dengar dari Gus Yaqut,” ungkapnya.

Cak Islah lebih jauh memberikan analisisnya. Ia menilai kasus yang menjerat Gus Yaqut tak bisa dilihat secara kasat mata atau sesempit kasus dugaan korupsi kuota haji, tetapi ada unsur politik yang kuat.

“kriminalisasi ini sasaran tembaknya Gus Yaqut analisisnya karena dia ga bisa dikendalikan gengnya Jokowi di PBNU,” tukasnya.

Tak Panggil Jokowi

Berkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan serangkaian pemeriksaan sejak pertengahan 2025 lalu.

Nama Gus Yaqut beserta stafsusnya yakni Cak Alex pada 8 Januari 2026 telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Belakangan, KPK menegaskan tak akan memanggil mantan presiden ke-7, Jokowi.

Alasannya dugaan penyimpangan terkait kuota haji tersebut terjadi di tahap operasional.

“Jadi perbuatan melawan hukumnya ketika di tahap operasional yakni pada diskresinya, mengapa tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu dilakukan diskresi di level kementerian agama,” jelas juru bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (12/1/2026).