KULON PROGO, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menegaskan komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) di Aula Adikarta, Jumat (13/02/2026), Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menyerukan jajaran birokrasi untuk menanggalkan ego sektoral demi kemaslahatan publik.
Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar tugas administratif, melainkan amanah moral untuk kesejahteraan rakyat.
“Kita harus bergandeng tangan dan bergotong royong. Kami tidak bisa jalan sendiri, mari kita bersinergi dan berkolaborasi menekan penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo,” jelas Ambar dilansir dari laman Pemkab Kulon Progo, Senin (16/2/2026).
Arahan tersebut didukung oleh adanya penurunan angka kemiskinan 1,22 persen dari 15,52 persen di 2024 menjadi 14,3 persen tahun 2025.
Ambar meyakini capaian itu adalah landasan kuat, di mana akurasi data akan menjadi instrumen keadilan agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kami pemerintah akan menjaga transparansi serta mengayomi semua masyarakat, serta berkomitmen pada kebijakan yang presisi sehingga bantuan dapat tepat sasaran. sehingga target kami di tahun ini di angka 13 hingga 14 persen,” pungkas Ambar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulon Progo, Muh Aris Nugroho, menjelaskan langkah taktis melalui optimalisasi infrastruktur berbasis masyarakat.
Fokus utama adalah menciptakan lapangan kerja instan yang langsung menyentuh denyut ekonomi di tingkat desa.
“Terdapat 79 lokasi padat karya tahun ini, terdiri dari 39 paket APBD dan 40 dari provinsi. Program ini bertujuan memperbaiki sarana publik sekaligus memberikan sumber penghasilan layak bagi masyarakat yang belum bekerja,” ungkap Aris.
Menyikapi tantangan fiskal akibat pemotongan dana pusat sebesar Rp117 miliar, Bapperida mengoptimalkan model Kolaborasi Pentahelix.
Strategi tersebut bertujuan memobilisasi sumber daya produktif dari sektor non-pemerintah guna menjaga kesinambungan program.
“Kami merangkul sektor swasta melalui CSR, Baznas, media, hingga perbankan. Kolaborasi ini mencakup program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), riset teknologi terapan, hingga publikasi yang membangun optimisme serta semangat positif di tengah masyarakat,” jelas Aris.
Tak hanya infrastruktur, pemberdayaan ekonomi produktif juga dilakukan secara masif oleh berbagai perangkat daerah. Dukungan nyata disalurkan langsung kepada kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, hingga kelompok rentan agar mereka mampu mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Dengan alokasi anggaran Rp122,8 miliar, Pemkab Kulon Progo optimistis menghapus stigma masa lalu dan bertransformasi menjadi kabupaten mandiri. Melalui jaminan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Kulon Progo siap menyongsong masa depan yang lebih adil dan sejahtera.
