SLEMAN, POPULI.ID – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus level di atas Rp17.400 yang memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar.
Penurunan nilai tukar rupiah tersebut dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika global, tetapi juga berkaitan dengan faktor fundamental ekonomi domestik.
Sebab, tingkat inflasi yang lebih tinggi membuat nilai rupiah relatif melemah dan terjadi depresiasi rupiah terhadap dolar.
Faktor lainnya seperti jumlah utang luar negeri, cadangan devisa, dan kekuatan industri dalam negeri juga turut mempengaruhi kondisi pelemahan nilai tukar rupiah ini.
Dosen FEB UGM Eddy Junarsin menjelaskan bahwa pelemahan rupiah merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor ekonomi dan nonekonomi.
Secara teknis, salah satu penyebabnya adalah menurunnya surplus neraca perdagangan dibandingkan periode sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa balance of trade Indonesia masih surplus, tetapi nilainya menurun, artinya ekspor tetap lebih besar daripada impor, meski selisihnya semakin kecil.
Di sisi global, kenaikan harga minyak dunia menjadi beban tambahan. Sebagai negara yang mengimpor minyak (net importer), Indonesia harus mengeluarkan biaya lebih besar yang merupakan faktor pendorong pelemahan rupiah.
Di saat yang sama, suku bunga acuan (policy rate) masih relatif tinggi di Amerika Serikat di mana Federal Reserve ragu untuk menurunkannya saat ini, dan ini menyebabkan banyak investor memilih memindahkan dananya karena dirasa menjadi safe haven.
“Arus modal asing di saat seperti ini tentu akan mengalir ke tempat yang lebih aman, dalam konteks pasar keuangan contohnya adalah Amerika Serikat,” kata Eddy, dilansir dari laman UGM, Selasa (5/5/2026).
Menurut Eddy, pelemahan rupiah ternyata juga dapat memberikan berbagai manfaat. Di pasar internasional, produk Indonesia menjadi lebih murah sehingga lebih kompetitif.
Hal itu bisa mendorong ekspor dan membuka lapangan kerja. Selain itu, biaya produksi di dalam negeri menjadi relatif lebih murah bagi investor asing untuk melakukan foreign direct investment (FDI). Namun, tidak semua sektor diuntungkan.
“Industri yang bergantung pada impor, seperti energi, pangan impor, serta mesin dan alat berat, justru akan terdampak karena biaya menjadi lebih mahal,” ungkapnya.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah bagi Eddy masih bersifat jangka pendek. Namun, kondisi ini tetap perlu diantisipasi dengan serius agar tidak berkembang menjadi gejolak yang lebih besar di pasar keuangan.
Eddy menjelaskan bahwa jika tekanan ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat memicu destabilizing speculation, yaitu kondisi ketika pelaku pasar bertindak berlebihan karena kepanikan, sehingga justru memperparah pelemahan rupiah itu sendiri.
“Tekanan rupiah saat ini bersifat jangka pendek. Namun jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan destabilizing speculation,” ujarnya.
Dalam situasi ini, Bank Indonesia menghadapi dilema kebijakan yang tidak mudah. Di satu sisi, penurunan suku bunga acuan (policy rate) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang tercapainya lapangan kerja penuh.
Namun, langkah tersebut juga berisiko meningkatkan inflasi karena jumlah uang yang beredar semakin besar. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, inflasi dapat lebih terkendali, tetapi pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat dan tingkat pengangguran meningkat.
“Kalau terus menurunkan policy rate, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi, namun bahayanya inflasi dapat melonjak. Sebaliknya, jika menaikkan policy rate, inflasi lebih terkendali, namun pertumbuhan ekonomi terhambat,” jelasnya.
Karena itu, kebijakan moneter perlu dijalankan secara bertahap dan hati-hati, dengan tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.
Intervensi di pasar valuta asing juga dinilai perlu dilakukan secara terbatas (strelized). “Jika dilakukan terlalu agresif untuk menahan pelemahan rupiah, justru dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan, seperti tergerusnya cadangan devisa dan menurunnya kepercayaan pasar,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah menjadi faktor penting, terutama dalam menjaga keseimbangan anggaran, memberikan insentif yang tepat bagi dunia usaha, serta mengelola utang negara secara efisien.
Kepercayaan Publik dan Investor
Di tengah kondisi pelemahan nilai tukar rupiah, Eddy menyarankan investor individu perlu lebih berhati-hati dalam menentukan strategi investasi. Instrumen pendapatan tetap jangka panjang dinilai kurang menguntungkan dalam situasi nilai tukar yang berfluktuasi. Meskipun menawarkan imbal hasil (return) yang terlihat menarik, pelemahan rupiah dapat mengurangi keuntungan riil yang diperoleh.
Sebaliknya, saham di sektor yang bersifat defensif dinilai lebih tahan terhadap tekanan ekonomi. Selain itu, aset digital seperti kripto mulai menunjukkan tren peningkatan minat, meskipun tetap memiliki risiko yang tinggi dan perlu disikapi dengan bijak.
Karena itu, diversifikasi investasi juga menjadi strategi penting dalam mengelola risiko. Dengan menyebar investasi ke berbagai jenis aset, termasuk aset global, investor dapat memperbaiki keseimbangan antara risiko dan imbal hasil.
“Strategi ini menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung,” terangnya.
Di sisi lain, risiko terhadap perekonomian nasional perlu disikapi secara serius oleh seluruh pemangku kebijakan. Pemerintah diharapkan mampu mengkomunikasikan kebijakan secara jelas dan konsisten untuk menjaga kepercayaan publik dan investor. Selain itu, kepastian hukum, keadilan, serta stabilitas politik dan keamanan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
“Pemerintah perlu mengkomunikasikan berbagai kebijakan dengan baik. Kepastian dan keadilan hukum perlu dijaga dan ditunjukkan. Kebebasan berinovasi dan insentif berusaha perlu ditingkatkan,” pungkasnya.
