YOGYAKARTA, POPULI.ID – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD DIY, Senin (1/9/2025).
Mereka membawa delapan tuntutan, antara lain mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Ketua Formatur Umum HMI Cabang Yogyakarta, Isra, menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang dinilainya semakin marak.
“Korupsi sudah begitu masif, karena itu RUU ini harus segera diprioritaskan,” tegasnya.
Delapan Tuntutan HMI
Dalam aksinya, massa HMI menyuarakan beberapa desakan, antara lain:
– Reformasi birokrasi secara menyeluruh.
– Pengusutan kasus pelanggaran HAM dalam sejumlah aksi demonstrasi.
– Pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
– Pengesahan RUU Perampasan Aset.
– Penuntasan kasus tabrak lari yang menewaskan driver ojol Affan Kurniawan di Jakarta.
– Pembebasan sejumlah massa aksi yang masih ditahan aparat.
– Transparansi gaji anggota DPR RI.
– Penurunan pajak.
Isra menambahkan, aksi tersebut diawali dari sekretariat HMI Cabang Yogyakarta dan diakhiri di halaman DPRD DIY.
Setelah itu, pihaknya berencana melakukan evaluasi internal.
Meski aksi berlangsung tertib, Isra menyinggung keberadaan aparat TNI-Polri yang menurutnya menimbulkan tekanan psikologis bagi massa.
Namun, ia menganggap hal itu wajar, mengingat sebelumnya terjadi kericuhan di Mapolda DIY yang berujung pada kerusakan fasilitas.
Satu anggota HMI, kata Isra, bahkan sempat dirawat akibat luka dalam kerusuhan di Polda DIY.
Ia menegaskan keterlibatan kader tersebut bukan bagian dari instruksi organisasi, melainkan inisiatif pribadi bersama komunitas ojek online.
Respons DPRD DIY dan Aparat
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, mengapresiasi aksi damai tersebut. Ia menegaskan aspirasi yang disampaikan benar-benar murni dari masyarakat tanpa intervensi pihak luar.
“Ini bukti kedewasaan berdemokrasi. Sayang sekali kalau setiap gerakan rakyat selalu dianggap ditunggangi,” ujarnya.
Nuryadi juga mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas umum.
“Gedung dewan dan aset publik adalah milik bersama. Kalau dirawat dengan baik, anggaran daerah bisa digunakan untuk kepentingan lain,” tambahnya.
Selain membuka ruang dialog dengan berbagai aliansi, ia turut menyampaikan terima kasih kepada media yang dinilai berperan menjaga iklim informasi yang sehat.
Sementara itu, Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujarwo juga memberikan apresiasi atas jalannya aksi yang berlangsung damai.
“Kami menghargai semua elemen yang mampu menjaga kondusivitas Yogyakarta. Atas restu Ngarsa Dalem, kita bisa bersama-sama menciptakan keamanan,” tuturnya.
(populi.id/Hadid Pangestu)
