PALESTINA, POPULI.ID – Kelompok negara E3 (Inggris, Prancis, dan Jerman) menyatakan kesiapan mereka membantu proses penyelesaian selanjutnya atas konflik di Jalur Gaza setelah tercapainya gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
“Kami menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Timur Tengah, rencana pembebasan para sandera, serta dimulainya kembali bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil di Gaza,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dirilis kantor Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, seperti dilaporkan RIA Novosti pada Sabtu.
Ketiga negara itu menekankan bahwa yang terpenting sekarang adalah agar pihak-pihak yang terlibat melaksanakan kewajiban mereka sepenuhnya tanpa penundaan.
E3 juga menekankan kesiapan untuk mendukung pembicaraan lanjutan untuk tahap-tahap berikutnya dari rencana Gaza dan berkontribusi dalam pelaksanaannya.
“Sebagai bagian dari upaya ini, kami sepakat bahwa Dewan Keamanan PBB harus memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini dan mendukung implementasinya,” kata pernyataan itu.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan tahap pertama rencana perdamaian di Jalur Gaza.
Selama tahap pertama itu, Hamas akan membebaskan warga Israel yang disandera dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang telah disepakati.
Kedua pihak juga sepakat untuk membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara Israel, termasuk mereka yang divonis penjara seumur hidup atas tuduhan terorisme.
Kantor pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pihaknya telah menyetujui kesepakatan dengan Hamas untuk pembebasan para sandera dari Gaza.
Pada 29 September, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk menyelesaikan konflik Gaza, termasuk mewujudkan gencatan senjata segera dan pembebasan para sandera dalam waktu 72 jam.
Rencana itu juga menetapkan bahwa Hamas dan faksi-faksi lainnya harus melepaskan keterlibatan mereka dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Wilayah kantong itu kelak akan diperintah oleh sebuah komite teknokratik Palestina yang apolitis, di bawah pengawasan dewan internasional pimpinan Trump.
