Akademisi UGM Nilai Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Masih Berkutat pada Konsolidasi Internal

SLEMAN, POPULI.ID – Sejak resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 lalu, pemerintahan Prabowo-Gibran telah meluncurkan beragam program.

Selama satu tahun berjalan, masyarakat disuguhkan berbagai program kerja mulai dari makan bergizi gratis (MBG), paket stimulus ekonomi, koperasi desa merah putih, magang berbayar, dan program lain dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Tetapi sejumlah program unggulan yang diluncurkan pemerintah tersebut masih jauh api dari panggang. Hal tersebut diungkapkan oleh Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia.

Alfath menilai pemerintah saat ini masih berkutat pada konsolidasi internal.

“Struktur pemerintah yang gemuk dan banyaknya kepentingan membuat kinerja seolah hanya untuk melayani kelompok mereka,” ungkap Alfath, Rabu (29/10/2025).

Alfath memandang kementerian maupun lembaga baru tidak menjamin keefektifitasannya. Ia justru melihat hal ini dapat berpotensi memperlambat kinerja maupun koordinasi, hingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

“Hal paling penting dari ini semua adalah memastikan pemilihan the right man in the right place,” tekannya.

Terkait ragam program yang telah dijalankan, Alfath menilai bahwa upaya tersebut masih sebatas pada aspek penyampaian (delivery) tanpa disertai jaminan terhadap kualitas maupun ketepatan sasarannya.

Ia menambahkan, terdapat banyak kelompok di luar sasaran (free rider) yang justru ikut menikmati manfaat program tersebut alih-alih masyarakat yang seharusnya menjadi penerima utama.

Program MBG juga menjadi sorotan dosen politik dan pemerintahan tersebut karena persoalan kemanusiaan yang menyertainya. Alfath berpendapat walaupun MBG memiliki cita-cita mulia mengatasi malnutrisi, hanya saja pelaksanaannya terkesan disorientasi.

Alfath mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) BGN memanfaatkan kantin sekolah dan BGN melakukan supervisi kebersihannya, serta evaluasi struktur agar dikelola oleh pihak yang kompeten dan profesional.

“Sikap saya jelas, tidak ingin MBG menjadi bahan bancakan sekaligus memperluas ruang fiskal untuk membiayai agenda prioritas lainnya. Saya juga tidak ingin anak-anak menjadi tumbal proyek yang disebabkan mereka keracunan,” ujarnya.

Ia menuturkan politisi di Indonesia sudah seharusnya belajar memperbaiki pola komunikasi politik di hadapan publik. Menurutnya, wilayah 3T seharusnya menjadi prioritas utama, restrukturisasi pimpinan BGN, dan komitmen presiden untuk tidak sekadar delivery program MBG, tetapi memastikan program berkualitas.

Pesannya kepada pemerintah, Alfath menilai masih perlunya kabinet meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaannya. Sebab mengelola negara besar ini sama halnya merawat perbedaan dan membangun titik temu dari keberagaman.

“Mata publik kini selalu terfokus pada pemerintah,” tegas Alfath.