![Pertemuan manajemen RSUP Dr. Sardjito dengan para nakes yang menuntut agar THR diberikan utuh di ruang pertemuan rumah sakit setempat, Selasa (25/3/2025). [populi.id/Rahadian Bagus]](https://populi.id/wp-content/uploads/2025/03/pertemuan-nakes-dengan-manajemen-RSUP-Dr.-Sardjito-scaled.jpg)
SLEMAN, POPULI.ID – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Garda Terdepan RSUP Dr. Sardjito menggelar aksi damai di halaman rumah sakit, Selasa (25/3/2025) siang. Mereka menuntut kejelasan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini yang hanya dibayarkan 30 persen dari besaran gaji mereka.
Perwakilan nakes, dr. Bhirowo Yudo Pratomo, mengungkapkan bahwa kebijakan ini dirasa tidak adil mengingat beban kerja tenaga kesehatan yang terus meningkat.
“Kami selalu diminta meningkatkan kinerja, tetapi hak kami justru dikurangi. THR sebesar 30 persen ini tidak sebanding dengan usaha dan dedikasi yang telah kami berikan,” ujar dr. Bhirowo Yudo Pratomo dalam audiensi dengan manajemen rumah sakit.
Menurutnya, pemotongan THR ini didasarkan pada surat edaran Kementerian Kesehatan, meskipun ia sendiri tidak mengetahui secara pasti alasan kebijakan tersebut.
“Yang jelas, dibandingkan tahun lalu, ada perbedaan yang cukup signifikan. Kami hanya berharap THR ini bisa disamakan kembali seperti sebelumnya,” tambahnya.
Dalam surat yang ditujukan kepada Pimpinan dan Direksi RSUP Dr. Sardjito, para tenaga kesehatan yang tergabung dalam Garda Terdepan RSUP Dr. Sardjito mengajukan tiga tuntutan utama:
1. Penyetaraan THR yang Layak
– Nakes menuntut agar THR diberikan 100 persen sesuai ketentuan pemerintah.
– Tidak ada diskriminasi dalam pemberian THR, mengingat rumah sakit lain di bawah naungan yang sama telah menerima jumlah yang lebih besar.
2. Peningkatan Kesejahteraan dan Penghargaan terhadap Beban Kerja
– Beban kerja tenaga kesehatan di berbagai unit, seperti rawat jalan, rawat inap, dan ruang tindakan, semakin berat dan harus diimbangi dengan remunerasi yang layak.
– Dengan status RSUP Dr. Sardjito sebagai rumah sakit dengan pendapatan tertinggi kedua di Indonesia, mereka menuntut transparansi terkait alokasi anggaran dan keseimbangan antara pendapatan rumah sakit serta hak pegawai.
– Peningkatan fasilitas kerja, termasuk penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai serta tambahan tenaga kerja untuk mengurangi beban kerja.
3. Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran dan Kesejahteraan Pegawai
– Manajemen rumah sakit diminta membuka informasi terkait kebijakan remunerasi dan perbedaan jumlah THR di berbagai rumah sakit yang berada dalam naungan yang sama.
– Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran untuk memastikan kesejahteraan pegawai tidak diabaikan.
Aksi damai yang dilakukan puluhan nakes ini mendapat tanggapan langsung dari jajaran direksi RSUP Dr. Sardjito. Mereka kemudian melakukan pertemuan di gedung diklat, namun setelah lebih dari dua jam dilakukan pertemuan antarkedua belah pihak tidak ditemukan titik temu.
Bahkan, sejumlah nakes keluar dari ruangan pertemuan usai mendengar penyampaian dari Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito, dr. Eniarti. Mereka memilih walk out dan kembali menggelar aksi damai di luar ruangan.
Menanggapi aksi ini, Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito, dr. Eniarti, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes.
Menurutnya, insentif THR dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan rumah sakit.
“Yang utama adalah gaji 100 persen sudah diberikan. Untuk insentif THR, kami akan mengevaluasi kembali. Jika pendapatan rumah sakit meningkat, maka insentif juga bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihak manajemen akan mempertimbangkan tuntutan para nakes dan mencari solusi terbaik, dalam waktu segera.
“Tiga prinsip yang kami pegang adalah kepatutan, keadilan, dan proporsionalitas. Selama itu memang hak mereka, Insyaallah akan kami berikan,” pungkasnya.
