Kemensos Gandeng 16 PT di DIY Dukung Program Percepatan Penanganan Kemiskinan

SLEMAN, POPULI.ID – Dalam rangka mendukung percepatan penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial, Kementerian Sosial RI menjalin kerjasama dengan 16 Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain dengan Universitas Gadjah Mada, jalinan kerjasama dilakukan dengan Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Muhamaddiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Gunung Kidul, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya, Universitas Mercu Buwana Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Kristen Duta Wacana, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta,  Politeknik Multimedia Yogyakarta, Politeknik Akademik Teknologi Kulit Yogyakarta dan Akademik Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.

Kerjasama dengan UGM di lakukan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dan Rektor UGM Ova Emilia, disusul dengan pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Penandatanganan kerjasama dilakukan di Grha Sabha Pramana, Kamis (17/7/2025) bersamaan dengan gelaran acara Berani Graduasi Siap Mewujudkan Generasi Emas, sebuah acara wisuda kelulusan untuk keluarga-keluarga yang tidak lagi mau bergantung bantuan sosial melainkan berkomitmen menjalankan program pemberdayaan.

Saifullah Yusuf menyatakan terkait pemberian bantuan sosial diharapkan Kembali pada khittohnya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan paling dasar dan jelas peruntukkannya.

Menyitir data Dewan Ekonomi Nasional, dia menyebutkan subsidi dan bantuan sosial tahun 2025 tercatat 500 trliun lebih, namun ditengarai sebagian tidak tepat sasaran. Bantuan-bantuan itu, disebutnya diterima oleh mereka-mereka yang sesungguhnya tidak berhak menerima bantuan.

“Oleh karena itulah bapak presiden memerintahkan kami berdua, saya dan wamen untuk turun terlibat dalam konsolidasi data, agar mereka yang menerima bantuan ini adalah orang yang tepat sasaran”, terangnya.

Syaifullah menandaskan jika Presiden sejak awal telah memberikan perintah kepadanya dan wamen Kementerian Sosial untuk memulai kerja dengan berdasar data. Karena itu, agar tepat sasaran maka tugas tersebut dikerjakan oleh BPS dengan nama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

“Perintahnya jelas, tidak boleh ada kementerian, pemerintah daerah yang memiliki data sendiri-sendiri. Dalam rangka apa? Konsolidasi data, supaya data kita akurat sehingga nanti tepat sasaran. Mudah-mudahan ke depan nanti, data kita ini akan terus menurun, yang artinya bantuan dan subsidi sosial kita diterima oleh mereka yang berhak. Berdasar Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, maka untuk pertama kalinya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki data tunggal”, terangnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Mira Riyati Kurniasih menungkapkan pentingnya kolaborasi dengan 16 perguruan tinggi di DIY adalah dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program prioritas nasional, dan pentingnya program ini adalah dalam rangka pengepasan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersama.

“Graduasi peserta Program Keluarga Harapan maupun Sembako adalah satu komitmen yang sangat penting yang menandai keberhasilan peserta dalam meningkatkan taraf hidupnya hingga dinyatakan mampu secara mandiri”, ungkapnya.

Ova Emilia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Sosial RI yang telah memberikan kepercayaan kepada UGM untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Kegiatan tersebut, menurutnya, tentu bukan hanya sebatas agenda seremonial, namun juga menjadi bagian dari komitmen UGM sebagai Universitas Kerakyatan untuk terus berkontribusi memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjawab berbagai tantangan sosial bangsa.

“Perguruan Tinggi dalam hal ini memiliki peran strategis untuk melakukan hilirisasi inovasi, teknologi, dan program-program pengentasan kemiskinan yang dibutuhkan masyarakat. Program ini tentu memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya kolaborasi antar Perguruan Tinggi”, imbuhnya.