SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya memperluas jangkauan dan kualitas akses internet melalui program Wi-Fi gratis di tingkat padukuhan.
Dalam talkshow “Srawung Sleman” yang ditayangkan di Youtube SlemanTV dan DPRD Sleman, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sleman bersama DPRD dan tokoh masyarakat membahas evaluasi dan rencana penguatan program ini.
Plt Kepala Dinas Kominfo Sleman, Budi Santosa, menjelaskan bahwa program Wi-Fi gratis padukuhan berawal dari kebutuhan pembelajaran daring saat pandemi COVID-19.
“Saat itu banyak anak kesulitan mengakses internet untuk belajar. Maka kita pasang Wi-Fi gratis di padukuhan. Harapannya juga bisa bantu UMKM agar tetap bisa jualan online,” ujarnya, Selasa (8/7/2029).
Namun dalam implementasinya, ditemukan berbagai kendala. Di antaranya adalah titik akses Wi-Fi yang hanya tersedia satu per padukuhan, dan banyak yang dipasang di rumah pribadi karena keterbatasan fasilitas umum.
“Konsep dasarnya satu titik per padukuhan di fasum, tapi faktanya ada 633 titik dipasang di rumah warga. Ini menimbulkan kesenjangan, karena tidak semua warga bisa mengakses,” terang Budi.
Farida Aminiyatun, Dukuh Kalakijo, mengungkapkan realitas kualitas Wi-Fi gratis di lapangan. Ia menyebut bahwa kecepatan internet rendah dan tidak semua RW terjangkau.
“Kalau hanya dipasang di satu titik di padukuhan sementara ada tiga RW, ya yang lainnya enggak bisa pakai,” ujarnya.
Sebagai solusi, Dinas Kominfo berencana memetakan ulang wilayah dengan prioritas blank spot atau daerah yang minim sinyal. Misalnya, di Kalurahan Turgo, Ngandong, dan Gayamharjo.
“Untuk daerah yang susah sinyal, kami bangun jaringan sendiri, bukan langganan provider. Tapi karena terbatas SDM dan anggaran, baru bisa dibangun 120 lokasi,” tambah Budi.
Anggota Komisi C DPRD Sleman, Indra Bangsawan, menekankan pentingnya pelatihan literasi digital untuk memaksimalkan manfaat Wi-Fi.
“Kami dorong tidak hanya akses, tapi juga pelatihan. Terutama untuk lansia, pelajar, dan UMKM melalui digital marketing,” tegasnya.
Agus Rianto, anggota DPRD Sleman lainnya, juga menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kualitas Wi-Fi.
“Anggaran Rp5 miliar per tahun itu masih bisa ditingkatkan jika program ini terbukti bermanfaat dan tepat sasaran. Saya prioritaskan untuk pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang butuh jaringan stabil,” katanya.
Sementara itu, untuk menghindari monopoli penggunaan oleh pihak tertentu, DPRD menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif masyarakat dan pemetaan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan wilayah.
Menanggapi pertanyaan warga terkait keamanan konten internet, Budi menjelaskan bahwa semua jaringan Wi-Fi dari Dinas Kominfo telah difilter agar tidak bisa mengakses konten negatif seperti pornografi dan judi.
Dinas Kominfo juga berencana menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) agar beban anggaran tidak hanya bertumpu pada APBD.
Beberapa provider, telah menyatakan kesediaan untuk berkolaborasi mulai 2026.
“Anggaran masih utuh. Kami belum bayar ke provider sampai semua proses validasi dan verifikasi selesai. Ini bukti bahwa kami berhati-hati agar program ini tepat guna,” tutup Budi.
