WONOSOBO, POPLI.ID – Kabupaten Wonosobo menunjukkan komitmen serius dalam membangun lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni bagi seluruh warganya.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan dalam proses verifikasi lanjutan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat nasional yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (6/8/2025), bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Wonosobo.
Proses verifikasi yang dipimpin oleh Tim KKS Pusat ini melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari Tim Pembina KKS Provinsi Jawa Tengah, Tim Pembina KKS Kabupaten Wonosobo, Forum Wonosobo Sehat, Forum Kecamatan Sehat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi sembilan tatanan penilaian, hingga tokoh masyarakat.
Mereka hadir untuk memastikan bahwa seluruh aspek penilaian KKS telah dijalankan dengan baik dan sesuai pedoman nasional.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, dalam pemaparannya menegaskan bahwa partisipasi daerahnya dalam program KKS bukan sekadar mengejar penghargaan atau ajang seremonial belaka.
Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama lintas sektor dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan bahwa Wonosobo telah meraih status Open Defecation Free (ODF) sejak 2023, yang menjadi salah satu syarat utama untuk melangkah ke proses penilaian lanjutan tahun ini.
Berbagai capaian yang telah diraih Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2023–2024 menjadi dasar dalam verifikasi, termasuk data dan dokumentasi yang telah disiapkan oleh tim teknis.
Bupati pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerja keras semua pihak yang terlibat, baik dari Forum Wonosobo Sehat, Tim Teknis, hingga OPD pengampu masing-masing tatanan.
Ia menilai kerja sama dan sinergi inilah yang mendorong Wonosobo sampai pada tahap penting dalam proses penilaian nasional ini.
Dokumen pendukung yang diserahkan oleh Kabupaten Wonosobo mencerminkan implementasi sembilan tatanan KKS yang mencakup aspek kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perlindungan sosial, hingga penanggulangan bencana.
Seluruh dokumen tersebut menjadi bahan kajian bagi tim pusat yang terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri.
Proses ini turut didampingi oleh tim pembina dari Provinsi Jawa Tengah serta jajaran teknis daerah.
Verifikasi ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi nasional menuju Swastisaba 2025, penghargaan yang diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil membangun lingkungan hidup sehat secara menyeluruh.
Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengajukan diri, sebanyak 29 daerah dinyatakan layak mengikuti tahapan verifikasi lanjutan.
Wonosobo menjadi salah satu yang berhasil lolos setelah melalui seleksi dan validasi dokumen di tingkat provinsi.
Ketua Tim Pembina KKS Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti setiap catatan hasil verifikasi pusat dalam batas waktu yang telah ditentukan.
Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam proses ini tidak hanya bertujuan meraih predikat, tetapi menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih terencana dan berdampak nyata.
Menurutnya, proses verifikasi ini membuka ruang evaluasi yang jujur atas kekurangan data dan dokumen fisik, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2026.
Ia juga mengakui bahwa masih ada data yang perlu dilengkapi dan berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam waktu 2×24 jam.
Target Wonosobo dalam proses ini cukup jelas, memastikan tidak ada indikator yang bernilai nol, dan mendorong seluruh aspek penilaian meraih skor minimal 75, bahkan 100 jika memungkinkan.
Dari sisi substansi, pelaksanaan sembilan tatanan KKS di Wonosobo telah diupayakan secara konkret.
Dalam bidang kehidupan masyarakat sehat mandiri, penguatan posyandu, layanan kesehatan gratis, program aksi bergizi, dan penurunan angka stunting menjadi prioritas.
Di sektor permukiman, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah mandiri, dan penataan kawasan kumuh seperti Jaraksari dan Arboretum Kalianget terus digencarkan.
Sementara dalam dunia pendidikan, pengembangan sekolah ramah anak dan layanan disabilitas mencerminkan komitmen terhadap inklusi dan akses setara.
Pasar rakyat ditata dengan mengedepankan kebersihan dan keamanan pangan. Perkantoran menerapkan standar keselamatan kerja serta penyediaan layanan kesehatan melalui Posbindu PTM.
Di sektor pariwisata, Wonosobo mengembangkan destinasi yang sehat dan inklusif. Transportasi publik terus diupayakan lebih aksesibel, sementara perlindungan sosial diwujudkan melalui layanan seperti LENTERAKU dan PUSPAGA bagi kelompok rentan.
Untuk kesiapsiagaan bencana, sistem peringatan dini serta pembentukan Desa Tangguh Bencana menjadi bukti nyata kesiapan Wonosobo menghadapi risiko secara terpadu.
Menurut Andang, seluruh upaya ini tidak hanya untuk memenuhi indikator teknis, tetapi sebagai bagian dari proses membangun Wonosobo menjadi kabupaten yang bersih, sehat, nyaman, dan layak huni.
Ia menegaskan bahwa penghargaan Swastisaba hanyalah alat ukur; yang terpenting adalah terciptanya perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong, Pemerintah Kabupaten Wonosobo optimistis dapat meraih predikat Swastisaba Padapa, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk naik ke tingkat Wiwerda atau Paripurna.
Komitmen yang telah dibangun tidak hanya untuk hari ini, tetapi menjadi fondasi jangka panjang dalam menciptakan Wonosobo yang lebih baik untuk generasi mendatang.
