Biaya Transportasi Publik di Indonesia Masih Mahal Dibanding Rata-rata Dunia, Pustral: Butuh Integrasi Antarmoda

SLEMAN, POPULI.ID – Transportasi Publik menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemacetan berkepanjangan di kota besar dan padat penduduk. Namun, ternyata biaya transportasi yang dikeluarkan relatif tinggi antarmoda transportasi yang digunakan sehingga membuat biaya transportasi yang dikeluarkan lebih tinggi per tahunnya.

Kementerian Perhubungan mencatat pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi yaitu mencapai 12,46 % per bulan dari total biaya hidup. Padahal standar Bank Dunia seharusnya tidak lebih dari 10% dari total biaya hidup per bulan.

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dwi Ardianta Kurniawan, menanggapi hal tersebut dengan menilai bahwa ada beberapa aspek yang cukup kompleks dan diperhatikan untuk menekan biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat.

Pertama, diperlukannya perencanaan permukiman yang matang. Pasalnya, pada wilayah yang padat direkomendasikan adanya akses mudah ke tempat aktivitas utama untuk mengurangi jarak tempuh dan menekan biaya bahan bakar serta operasionalnya.

“Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai juga menjadi aspek penting untuk mengurangi kemacetan, sehingga biaya perjalanan tidak membengkak,” terangnya seperti dikutip dari laman UGM, Kamis (11/9).

Kedua, penyediaan angkutan umum yang terjangkau. Pada kawasan yang padat penduduk dan dan dihadapkan pada kemacetan yang akut, masyarakat memang lebih membutuhkan.

“Penggunaan angkutan umum jadi pilihan rasional, subsidi yang diberikan jadi efektif karena penggunanya tinggi,” ucapnya.

Namun, pada wilayah yang belum terlalu padat, pilihan menggunakan angkutan umum masih belum terlalu menarik. Selain tarif yang terjangkau diperlukan juga intensif lain seperti kemudahan akses yang lain seperti halte, rute, headway untuk lebih menarik minat masyarakat.

Ketiga, integrasi antarmoda menjadi hal penting dalam mengatasi inefisiensi biaya. Integrasi moda diperlukan pada perjalanan yang relatif jauh. Inefisiensi disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak perjalanan, jenis moda yang digunakan, dan interkoneksi yang buruk.

Contoh penerapan integrasi tarif antar moda di Jakarta pada layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan tarif maksimum Rp10.000 untuk perjalanan lintas moda selama tiga jam.

“Tarif ini sudah cukup efektif untuk menekan biaya daripada harus membayar terpisah,” ujarnya.

Terakhir, peran penting penggunaan digitalisasi pembayaran. Penggunaan digitalisasi pembayaran dalam transportasi umum tidak hanya sekedar mempermudah transaksi, tetapi memudahkan dalam proses evaluasi dan perencanaan transportasi yang lebih baik.

Adanya transaksi yang terkontrol dan tercatat, pihak terkait dapat melakukan analisis mendalam mengenai pola pergerakan masyarakat.

“Ekosistem digital membuat proses bisnis jauh lebih transparan. Hal ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan strategis di masa depan, karena semuanya didasarkan pada data yang transparan,” pungkasnya.