SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berencana mengalokasikan dana sebesar Rp50 juta untuk setiap padukuhan di wilayahnya mulai tahun anggaran 2026 mendatang. Program ini merupakan salah satu janji kampanye pasangan Harda Kiswaya dan Danang Maharsa yang bertujuan meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di tingkat padukuhan.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan rencananya dana tersebut akan diberikan kepada 1.212 padukuhan yang tersebar di Kabupaten Sleman.
“Nanti kami lihat di anggaran 2026. Tapi sudah dalam konteks agenda pembicaraan di internal kami, nanti kemudian disampaikan ke dewan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, anggaran ini digunakan utamanya untuk mempercepat program Sleman Dalane Alus. Harda menyebut, infrastruktur yang baik akan mempercepat kesejahteraan.
“Karena saya yakini jalan halus itu yang akan mempercepat kesejahteraan,” ucapnya.
Saat ini, kata Harda, dana tersebut belum dialokasikan dalam APBD perubahan tahun ini. Pihaknya juga tengah melakukan desain pengelolaan program ini. Ia menyebut, program ini akan dirancang secara swadaya agar tidak mengganggu kemandirian dan intervensi pemerintah kabupaten terlalu dalam.
Dalam menggunakan anggaran itu, setiap padukuhan diberi kesempatan untuk menentukan programnya sendiri. Namun harus disesuaikan dengan peruntukannya.
“Ini baru kami desain, supaya tidak mengganggu juga, ada intervensi yang terlalu dalam dari pemerintah kabupaten. Mungkin petunjukannya yang dipakai, misal untuk jalan, yang mana itu, ya silakan,” katanya.
Harda menuturkan, pihaknya juga telah meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kantor pajak. Dengan begitu, apabila ada pemotongan transfer ke daerah (TKD), Pemkab Sleman tetap memiliki anggaran yang tersedia.
“Mekanisme pelaporan (penggunaan dana padukuhan) ini nanti baru saya persiapkan. Nanti seperti apa pertanggungjawabannya. Petunjuk teknisnya sedang disusun,” ujarnya.
Kepala BKAD Sleman, Abu Bakar, menyebut pihaknya belum membahas rencana alokasi dana untuk padukuhan. Hanya saja, ia tak menampik kemungkinan adanya program dana per padukuhan tersebut.
“Bisa, itu kan visi misi bupati dan wakil bupati. Besok kami rumuskan,” ucapnya.
![dokumen perjanjian kerja sama (PKS) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memuat klausul yang dianggap merugikan pihak sekolah di Sleman. [populi.id/Gregorius Bramantyo]](https://populi.id/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-19-at-5.39.34-PM-1-e1758361168141-75x75.jpeg)
