SLEMAN, POPULI.ID – Belum ada satu pun dari puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur penyedia menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sleman yang mengajukan permohonan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Pemkab Sleman pun mendorong pengelola dapur untuk segera mengurus sertifikasi tersebut.
Wakil Ketua Satgas Percepatan Program MBG Pemkab Sleman, Agung Armawanta, mengatakan Pemkab Sleman telah bersikap proaktif dalam menanggapi berbagai persoalan di lapangan terkait pelaksanaan program MBG. Termasuk dalam hal ini adalah soal sertifikasi dapur.
“Sepertinya belum ada dapur yang mulai mengurus SLHS kalau dari rapat terakhir. Kami sudah ingatkan, termasuk juga perizinan lain seperti PBG untuk bangunan baru,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Ia menyebut Dinas Kesehatan Sleman sudah menawarkan bantuan dan siap diundang oleh SPPG yang memerlukan pendampingan untuk mengurus sertifikasi. Menurutnya, pernah ada kesepakatan untuk menyelenggarakan sosialisasi bersama SPPG guna membahas aspek teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat sertifikasi laik higienis dan sanitasi. Namun sampai sekarang belum ada dapur yang benar-benar memulai proses pengajuan.
“Semoga BGN bisa memenuhi SOP-nya untuk programnya sendiri,” kata Agung.
Terkait kewajiban sertifikasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang percepatan penerbitan SLHS untuk dapur-dapur penyedia layanan MBG. Surat ini ditujukan kepada kepala dinas kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Serta kepada pengelola SPPG di seluruh Indonesia.
Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa setiap dapur MBG wajib memiliki SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi yang berlaku.
Di Sleman, dari total 92 SPPG yang terdata, sebanyak 62 unit telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan. Meski begitu, belum ada satu pun dari dapur operasional ini yang mengajukan sertifikasi SLHS secara mandiri.
Saat ini, dapur yang sudah memiliki SLHS berasal dari kerja sama dengan catering anggota Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) yang jumlahnya mencapai 13 dapur.
Sementara sebanyak 17 dapur telah mengikuti pelatihan keamanan pangan, 11 lainnya dijadwalkan akan mengikuti pelatihan serupa. Selain itu, 9 dapur telah menjalani inspeksi, dan 4 di antaranya sudah menjalani uji laboratorium.
