SLEMAN, POPULI.ID – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi amunisi utama Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.
Dalam acara talkshow Wedangan Sembada di Sleman TV bertema Intensifikasi PAD Sleman, Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan bahwa intensifikasi PAD bukan sekadar target angka, tetapi bagian dari upaya menekan kebocoran anggaran dan memperluas pemerataan pembangunan.
“Pendapatan daerah itu selain dari pajak juga retribusi. Pajak itu wajib, sedangkan retribusi dibayar karena ada pelayanan dari pemerintah,” ujar Harda.
Ia mencontohkan, pajak restoran, pajak hotel, hingga pajak BPHTB menjadi tumpuan utama bagi pembangunan infrastruktur dan beasiswa pendidikan di Sleman.
“Anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa kuliah sampai sarjana S1 dibiayai oleh APBD Sleman. Ini hasil dari pajak yang masyarakat bayarkan,” tegasnya.
Harda menekankan, setiap rupiah hasil pajak harus sampai ke rakyat tanpa bocor di tengah jalan.
“Tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi,” katanya tegas.
Pemerintah Kabupaten Sleman menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan penyimpangan.
“KPK ikut turun ke lapangan bila ada wajib pajak bandel yang tidak segera membayar. Kami juga didampingi dalam pelatihan pegawai agar mereka cakap akuntansi dan bisa berkomunikasi dengan wajib pajak,” jelasnya.
Langkah itu diperkuat dengan audit dari kantor akuntan publik dan kerja sama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan Kantor Pajak Kanwil DJP Yogyakarta untuk memastikan data wajib pajak valid dan transparan.
Kepala BKAD Sleman, Abu Bakar, menggambarkan aliran uang pajak seperti siklus yang berputar kembali ke masyarakat.
“Pajak dari rakyat dikumpulkan, masuk ke kas daerah, lalu dikembalikan lagi ke rakyat dalam bentuk pembangunan,” ujarnya.
Ia menyebut, dari target PAD Rp1,45 triliun, dana itu digunakan untuk perbaikan jalan, penerangan, program rumah tidak layak huni (RTLH), dan beasiswa.
“Kalau jalan rusak kami aspal, kalau rumah bocor kami bedah. Semua dari pajak masyarakat. Jadi pajak itu muter, dari rakyat untuk rakyat,” ujarnya sambil tersenyum.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Sleman, Suryono, menyebut, DPRD berperan penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran tersalurkan tepat sasaran.
“Kalau ada kegiatan yang kurang bermanfaat bagi masyarakat, kita alihkan ke program prioritas yang lebih menyentuh,” katanya.
Ia memuji program Satu Rumah Tangga, Satu Sarjana yang diinisiasi Bupati sebagai langkah nyata pemerataan sosial.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sleman dari Fraksi PKS, Agus Riyanto, menilai PAD yang kuat menjadi kunci agar pembangunan tak lagi tergantung pusat.
“Kalau PAD Sleman bisa lebih besar dari dana pusat, kita bisa mandiri. Itu artinya rakyat Sleman makin berdaulat,” tegas Agus.
Fokus 2025: Rumah Sakit, Jalan, dan Alam yang Lestari
Bupati Harda Kiswaya menargetkan pembangunan RSUD Sleman baru setinggi lima lantai dengan fasilitas jantung dan stroke.
Selain itu, konektivitas jalan dari barat ke timur, utara ke selatan, akan dipercepat untuk memperlancar mobilitas warga dan ekonomi lokal.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan.
“Kami sudah kerja sama dengan Fakultas Geologi UPN untuk kajian akademis pemanfaatan bukit agar tidak lagi ada kesalahan seperti di Gunung Gedang,” ujar Harda.
Ia memastikan eksploitasi sumber daya akan dilakukan hati-hati agar Sleman tetap hijau, lestari, dan sembada.
Sudah ada Perda tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang mengatur tata cara pemanfaatan agar alam tetap lestari.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan Bupati sendiri,” kata Suryono mengakhiri sesi talkshow.
“Mari rakyat Sleman bersama membangun Sleman dengan tertib pajak.”
Bupati Harda menambahkan, “Kalau semua bergerak bersama, Sleman akan makin sembada: sejahtera, mandiri, dan berdaya.”
