BANTUL, POPULI.ID – Penanganan pemerintah terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah provinsi di Sumatra kembali menuai kritik publik. Respons yang dinilai lamban serta komunikasi yang kurang sensitif memantik sorotan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tindakan cepat, terkoordinasi, dan empatik dari para pemangku kebijakan.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus pakar komunikasi sosial politik Tri Hastuti Nur Rochimah, menegaskan bahwa dalam konteks kebencanaan, pemerintah adalah pihak yang memiliki otoritas sekaligus tanggung jawab untuk berada di garis terdepan. Respons cepat dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, menurutnya, menjadi kunci penyelamatan situasi.
“Dalam situasi bencana, pihak yang punya kewenangan untuk merespons secara cepat adalah pemerintah. Mereka harus berada di garis terdepan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun wilayah, sambil mengajak masyarakat berkolaborasi,” ujarnya dilansir dari laman UMY, Senin (8/12/2025).
Tri menjelaskan bahwa respons pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa cepat bantuan turun, tetapi juga cara komunikasi publik dilakukan. Di era digital, masyarakat tidak lagi menjadi penerima informasi pasif, mereka turut menilai konsistensi, rekam jejak, dan empati dalam setiap pernyataan pemerintah.
“Komunikasi publik dalam situasi bencana harus empatik. Empati bukan hanya dalam kata-kata, tapi terutama dalam tindakan,” tegasnya.
Ia menyoroti sejumlah pernyataan pejabat yang muncul di ruang publik dan media sosial, yang dinilai tidak menunjukkan empati dan bahkan terkesan meremehkan situasi.
“Bahkan ada salah satu tokoh lembaga yang mengatakan banjir itu hanya ramai di media sosial. Itu tentu sangat melukai masyarakat, apalagi ketika bukti kerusakan dan korban jelas terlihat,” tambahnya.
Tri mengingatkan bahwa komunikasi publik yang defensif justru dapat memperburuk citra pemerintah. Alih-alih menenangkan masyarakat, sikap tersebut memunculkan gelombang kritik baru, terutama di ruang digital yang menyimpan rekam jejak pernyataan masa lalu.
“Di era digital, masyarakat dengan mudah menemukan pernyataan lama pejabat. Jadi apa yang disampaikan hari ini harus selaras dengan ucapan maupun tindakan sebelumnya. Konsistensi itu penting,” jelasnya.
Selain empati dan kejujuran, Tri menekankan pentingnya koordinasi komunikasi agar pesan yang disampaikan pejabat tidak saling bertentangan. Ia menegaskan bahwa keberagaman suara di antara pejabat dapat membingungkan publik dan menggerus kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah itu satu tim. Komunikasinya harus berada dalam satu halaman yang sama. Jangan sampai pejabat satu bicara A, yang lain bicara B, dan stafnya bicara hal yang berbeda lagi. Ini bukan hanya membingungkan, tapi juga mengganggu kepercayaan publik,” ujarnya.
Tri menyampaikan bahwa langkah perbaikan tetap terbuka untuk dilakukan. Pemerintah, menurutnya, tidak perlu ragu meminta maaf jika terjadi kesalahan komunikasi atau keterlambatan respons, selama disertai aksi nyata.
“Tidak apa-apa mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang penting setelah itu ada kerja nyata, langkah konkret, dan konsistensi dalam membantu masyarakat,” pungkasnya.
