BANTUL, POPULI.ID – Tingginya angka anak putus sekolah di Papua yang diperkirakan mencapai sekitar 700 ribu orang menjadi alarm serius bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah timur Indonesia.
Persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan, tetapi juga mencerminkan masalah struktural dalam penyediaan layanan dasar negara di daerah tertinggal yang masih dibayangi kemiskinan tinggi dan keterbatasan infrastruktur.
Ekonom pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Romi Bhakti Hartarto, menilai besarnya angka putus sekolah di Papua menunjukkan lemahnya investasi negara dalam pembangunan modal manusia.
Padahal, pendidikan merupakan fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan dalam jangka panjang.
“Pendidikan sejatinya adalah investasi jangka panjang yang memberikan return berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan kemampuan teknologi. Ketika akses pendidikan dasar saja tidak terpenuhi, potensi generasi muda untuk berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional ikut tereduksi,” ujar Romi dilansir dari laman UMY, Jumat (2/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa Papua memiliki kerentanan berlapis. Tingkat kemiskinan di wilayah tersebut masih berada di kisaran 27 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, struktur ekonomi Papua masih didominasi sektor primer seperti pertambangan dan pertanian yang relatif terbatas dalam menyerap tenaga kerja terdidik.
“Ketergantungan pada sektor primer membuat dampak putus sekolah menjadi semakin berat. Tanpa peningkatan kualitas SDM, masyarakat Papua akan terus terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah. Kondisi ini memperlebar ketimpangan regional dan membuat Papua semakin tertinggal dibandingkan wilayah lain,” jelasnya.
Ketimpangan pendidikan di Papua juga terlihat dari berbagai indikator. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan rasio guru dan murid di Papua masih berada di bawah standar nasional.
Sementara itu, dokumen perencanaan Bappenas mencatat hanya sekitar 15 persen sekolah di Papua yang memiliki fasilitas dasar yang memadai.
Adapun data BPS menunjukkan angka partisipasi sekolah usia 16–18 tahun di Papua Tengah baru mencapai sekitar 47 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
Menurut Romi, tingginya angka putus sekolah tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin kerap terpaksa menghentikan pendidikan untuk membantu perekonomian rumah tangga, sehingga sejak usia dini masuk ke pasar kerja informal dengan keterampilan terbatas.
“Putus sekolah bukan hanya akibat kemiskinan, tetapi juga penyebab kemiskinan itu sendiri. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung masuk ke pasar kerja informal dengan upah rendah dan pekerjaan tidak stabil. Ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan struktural yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang serius,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan pendidikan di Papua juga berkaitan erat dengan faktor non-akademik seperti keamanan, akses transportasi, dan kondisi kesehatan.
Tingginya prevalensi stunting di Papua yang masih berada di kisaran 35 persen turut memengaruhi kemampuan belajar anak dan meningkatkan risiko putus sekolah.
“Jika persoalan putus sekolah ini tidak ditangani dari akarnya, Papua akan semakin tertinggal, bukan hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ini menjadi pekerjaan besar negara untuk memastikan pembangunan benar-benar inklusif dan menjangkau wilayah paling tertinggal,” pungkas Romi.
