YOGYAKARTA, POPULI.ID – Gelombang teror digital yang menyasar jajaran pengurus BEM di Universitas Gadjah Mada terus berlanjut.
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengungkapkan bahwa intimidasi tidak hanya menyasar dirinya, tetapi juga puluhan pengurus serta orang tua mereka.
Disebutnya, lebih dari 40 pengurus dan keluarga menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Bentuknya berupa panggilan maupun pesan yang menanyakan identitas pribadi secara tiba-tiba. Bahkan, setelah isu ini menjadi perhatian publik, intensitas teror disebut justru meningkat.
“Kami melihat teror belum berhenti. Nomor-nomor asing masih terus melakukan intimidasi,” ujar Tiyo di UII Cik Di Tiro, Minggu (22/2/2026).
Belum Tempuh Jalur Hukum
Meski sejumlah pihak menyarankan agar kasus ini dilaporkan ke aparat penegak hukum, BEM UGM untuk sementara memilih tidak mengambil langkah tersebut. Pihaknya telah berkoordinasi dengan LPSK dan kampus, namun menilai ancaman yang terjadi masih sebatas digital.
Menurut Tiyo, fokus utama organisasi saat ini adalah menyampaikan evaluasi dan kritik terhadap kebijakan publik, bukan terseret dalam upaya mencari pelaku intimidasi daring. Ia menegaskan, laporan resmi akan dipertimbangkan apabila ancaman berkembang menjadi kekerasan fisik.
Selektivitas Target dan Dugaan Jejak Digital
Dari sekitar 600 pengurus inti dan hampir 1.000 anggota kepanitiaan, hanya sekitar 40 orang yang menjadi sasaran.
Hal ini memunculkan dugaan adanya seleksi berdasarkan jejak digital tertentu, termasuk kemungkinan identitas yang ditampilkan di media sosial profesional.
Namun demikian, pelacakan sumber kebocoran data dinilai tidak sederhana mengingat luasnya jaringan komunikasi internal organisasi.
Sorotan terhadap Situasi Nasional
Dalam pernyataannya, Tiyo turut menyinggung kondisi demokrasi dan reformasi institusi penegak hukum. Ia menilai sejumlah komitmen reformasi, termasuk percepatan reformasi Polri yang pernah dibahas di kampus, belum menunjukkan perubahan signifikan.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk lebih peka terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan kritik mahasiswa.
Terkait pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai soal penolakan terhadap MBG yang disebut bertentangan dengan HAM, Tiyo menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari hak demokratis warga negara.
Tekanan Berbuah Solidaritas
Di tengah tekanan yang berlangsung, Tiyo menyebut solidaritas internal BEM UGM justru semakin solid. Ia menegaskan bahwa intimidasi tidak akan menghentikan langkah mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi.
“Semakin ditekan, kami semakin melawan,” tegasnya.
Menurutnya, mereka yang mengalami intimidasi bukan sekadar korban, melainkan bagian dari perjuangan menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat. (populi.id/Hadid Pangestu)
