SLEMAN, POPULI.ID – Indonesia saat ini disinyalir sedang menghadapi krisis berlapis seperti ekonomi, politik, dan demokrasi yang ditandai dengan guncangan kebebasan sipil dan menyempitnya ruang kedaulatan.
Bahkan marginalisasi terasa dalam relasi ekonomi-politik global merupakan akibat dari hegemoni dan dominasi rezim yang menciptakan ketergantungan struktural. Di satu sisi, kedaulatan bangsa menyusut akibat kebijakan yang keliru, sementara di sisi lain kritik masyarakat sipil justru kerap dicurigai sebagai kepentingan asing.
“Kondisi ini tidak bisa dianggap remeh karena sesungguhnya kita akan bisa menilai dan mendiagnosa tengah berada di level krisis itu,” kata Sosiolog UGM Arie Sujito dalam Orasi Epistemologi bertajuk “Kebebasan Epistemik sebagai Pilar Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” sebagaimana dikutip dari laman UGM, Jumat (27/2/2026).
Arie juga menyoroti kemerosotan ruang publik yang kian dipenuhi pergunjingan dangkal dan wacana tidak bermutu, sementara persoalan fundamental seperti kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial justru terpinggirkan.
Ia menilai kondisi ini sebagai diskursus yang “makin kumuh” dan perlu diinterupsi melalui peran kampus sebagai elemen penting masyarakat sipil.
Lebih lanjut, ia menyerukan perlunya “radical break” atau dekonstruksi radikal terhadap epistemologi gerakan pasca-reformasi. Refleksi ini, menurutnya, bukan untuk meromantisasi masa lalu reformasi 1998, melainkan untuk membaca capaian dan kemerosotan demokrasi yang terjadi selama lebih dari dua dekade.
“Ada kenyataan paradoks gerakan masyarakat sipil dan sisi semakin militan melawan tren otokrasi, tetapi di sisi lain perilaku kekuasaan semakin tebal terhadap kritik publik,” sebutnya.
Arie mengingatkan bahwa liberalisme politik kerap dijadikan satu-satunya panglima tanpa perimbangan lebih jauh. Oleh karena itu, akademisi dan aktivis publik hendaknya tetap bersikap kritis, baik terhadap propaganda imperial global maupun terhadap oligarki nasional yang berpotensi memecah belah persatuan rakyat. Ia menekankan pentingnya melipatgandakan gerakan emansipasi politik rakyat.
Disamping itu, Arie juga menyoroti bahaya ketergantungan internasional yang kian menguat dan mendikte kebijakan nasional.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi teguran keras agar bangsa ini kembali membicarakan secara serius kebebasan, demokrasi, otonomi, dan kedaulatan dalam praktik nyata, bukan sekadar retorika mimbar.
Di akhir orasinya, Arie menegaskan bahwa kebebasan epistemik lahir dari pengetahuan sejarah, membaca sistem kapitalisme dan imperialisme yang terus bermutasi.
Ia menyebutkan sebagaimana cita-cita era Soekarno yang merdeka bukan hanya fisik, tetapi juga pengetahuan. Ia berharap perjuangan bisa mencapai demokrasi substansial yang ditandai oleh kebebasan menyampaikan sesuatu.
“Cara kita menghargai sejarah dan menilai hari ini secara kritis agar generasi yang akan datang tidak menyalahkan karena kegagalan dan tidak tanggung jawabnya generasi hari ini,” katanya penuh harap.
Bagi Arie, kebebasan berpendapat di era sekarang ini bukan sekadar kebebasan akademik formal, melainkan ruang bagi lahirnya subjek yang kreatif, cerdas, dan mandiri.
Pengetahuan bukan hanya akumulasi teori, tetapi hasil tempaan pergulatan hidup yang mengandung nilai dan makna. Dengan kemampuan survival, bangsa akan bisa berdikari membebaskan diri dari paksaan, eksploitasi, dan bentuk penjajahan baru.
Mewakili suara anak muda, Panji Dafa Amrtajaya dari Forum 2045 menyampaikan kemerdekaan epistemik bukan sekadar dikotomi antara pengetahuan Barat dan lokal, melainkan pengakuan terhadap pengetahuan yang lahir dari pengalaman hidup, relasi ekologis, dan praktik komunal.
“Seperti pengalaman petani membaca cuaca, nelayan melihat mata angin, atau komunitas adat menjaga hutan tidak dihitung selain sekadar data,” tuturnya.
Ketua Dewan Guru Besar UGM Baiquni, mengingatkan pentingnya membangun kembali akar budaya keilmuan dan kearifan lokal sebagai pondasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Karena jelas dengan digital world akan mengubah banyak pola sistem dan juga kultur yang ada di bangsa kita,” imbuhnya.
Sedangkan Dekan Fakultas Filsafat UGM Rr. Siti Murtiningsih, menambahkan bahwa kemunduran demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari melemahnya kapasitas kritis universitas.
Ia menyoroti kolonialitas baru dalam pendidikan tinggi melalui neoliberalisme kampus, platformisasi pendidikan, serta ekspansi AI yang berpotensi menciptakan ketergantungan epistemik.
Hal tersebut juga disinggung Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Wahyudi Kumorotomo, yang mengingatkan bahwa teknologi digital berpotensi menjadi pengendali wacana.
Manusia dapat dijajah bukan lagi secara fisik, melainkan melalui algoritma dan distribusi informasi.
“Teknologi digital kalau tidak betul-betul kita jadikan sebagai sarana untuk pengetahuan itu bisa menjadi alat mendikte wacana atau pengendali diskursus,” ungkapnya.
