POPULI.ID – Ketegangan militer yang melibatkan negara-negara besar seperti Iran dan Amerika Serikat sering kali membawa perdebatan ke ranah olahraga: sejauh mana otoritas sepak bola dunia, FIFA, akan mengintervensi?
Sejarah mencatat bahwa FIFA tidak jarang menjatuhkan sanksi berat kepada anggotanya yang terlibat dalam konflik atau pelanggaran kemanusiaan, menjadikannya instrumen politik yang kuat di luar urusan teknis pertandingan.
Belajar dari Sejarah: Kasus Afrika Selatan dan Yugoslavia
Sanksi paling ikonik dan berdurasi paling lama dalam sejarah sepak bola terjadi di Afrika Selatan (1961–1992). Hal ini dipicu oleh kebijakan Apartheid atau rasisme institusional, di mana federasi sepak bola negara tersebut hanya mau mengirimkan pemain berkulit putih.
Meskipun sempat ada upaya lobi untuk memulihkan status mereka, tragedi Soweto pada tahun 1976 membuat FIFA mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan mereka secara resmi hingga runtuhnya sistem Apartheid pada awal 1990-an.
Berbeda dengan Afrika Selatan di mana FIFA mengambil inisiatif sendiri, kasus Yugoslavia (1992) menunjukkan sisi FIFA sebagai pelaksana hukum internasional. Akibat perang saudara dan munculnya Resolusi PBB 757 yang mengembargo Yugoslavia secara total, FIFA terpaksa melarang tim nasional mereka berkompetisi di EURO 1992 dan kualifikasi Piala Dunia 1994. Keputusan ini harus dibayar mahal dengan hilangnya kesempatan bagi generasi emas pemain mereka, seperti Dragan Stojković, untuk bersinar di panggung dunia.
Era Modern: Isolasi Total Rusia
Di masa kini, Rusia (2022–sekarang) menghadapi konsekuensi paling ekstrem akibat invasi mereka ke Ukraina. Kerja sama antara FIFA dan UEFA menghasilkan isolasi menyeluruh yang membuat tim nasional maupun klub-klub Rusia didepak dari berbagai turnamen besar, termasuk babak play-off Piala Dunia 2022.
Sanksi ini tidak hanya bersifat kompetitif tetapi juga ekonomi, seperti pemutusan kontrak sponsor dengan perusahaan raksasa Gazprom. Selain itu, FIFA memperkenalkan regulasi darurat (Annex 7) yang mengizinkan pemain dan pelatih asing di Rusia untuk menangguhkan kontrak mereka secara sepihak demi melindungi karier mereka selama konflik berlangsung.
Meski Presiden FIFA, Gianni Infantino, sempat menyinggung kekhawatiran akan munculnya kebencian akibat pelarangan ini, tekanan dari negara-negara Eropa tetap kokoh untuk mempertahankan sanksi tersebut.
Bagaimana FIFA Mengambil Keputusan?
Menjatuhkan sanksi bukan perkara sederhana; ini adalah perpaduan rumit antara aturan internal dan dinamika global. Secara umum, ada tiga jalur utama yang digunakan FIFA untuk bertindak:
- Intervensi Pemerintah: Negara akan dilarang bertanding jika pemerintahnya mencampuri urusan internal federasi sepak bola nasional, seperti yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 2015.
- Keamanan dan Etika: Hak-hak tertentu dapat dicabut jika ada ancaman keselamatan atau pelanggaran hak asasi manusia, contohnya adalah pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023.
- Kepatuhan Hukum Internasional: FIFA bertindak sebagai perpanjangan tangan dari instruksi badan internasional seperti PBB, sebagaimana terlihat dalam kasus Yugoslavia dan Rusia.
Melalui langkah-langkah ini, FIFA membuktikan bahwa sepak bola tidak pernah benar-benar terpisah dari dinamika politik dan kemanusiaan di dunia nyata.
