POPULI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan klarifikasi tegas mengenai isu kewajiban iuran bagi anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Prabowo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah menyatakan kesediaan atau komitmen untuk membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau setara dengan kurang lebih Rp17 triliun kepada lembaga yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tersebut.
Penegasan ini disampaikan Prabowo untuk merespons kabar yang menyebutkan adanya syarat kontribusi dana besar bagi negara-negara yang ingin bergabung dalam dewan tersebut.
“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang disiarkan lewat kanal YouTube Prabowo Subianto, dikutip Senin (23/3/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa ketiadaan komitmen keuangan ini dibuktikan dengan absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat, pada 19 Februari lalu. Menurutnya, pertemuan tersebut memang diperuntukkan bagi negara-negara yang memberikan sumbangan dana secara sukarela.
“Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.
Alih-alih menyumbangkan dana tunai, Prabowo menekankan bahwa bentuk partisipasi Indonesia di BoP adalah melalui pengiriman personel untuk menjaga perdamaian, khususnya di wilayah Gaza. Indonesia memposisikan diri sebagai negara yang siap sedia dalam misi kemanusiaan dan stabilitas keamanan.
“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.
Meskipun menolak komitmen iuran keanggotaan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi di Gaza. Ia membuka kemungkinan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan kembali kawasan tersebut jika gencatan senjata permanen telah tercapai.
“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” papar Prabowo.
Ia kembali memastikan bahwa status keanggotaan Indonesia di BoP tidak terikat dengan janji finansial apa pun.
“Tidak ada komitmen sama sekali,” tegasnya.
Sebagai informasi, Donald Trump selaku Ketua Dewan sebelumnya sempat menyampaikan syarat iuran 1 miliar dolar AS bagi negara anggota, di mana negara yang memberikan kontribusi dana tersebut bisa mendapatkan pengecualian batas masa keanggotaan tiga tahun. Namun, Prabowo telah memastikan Indonesia tetap pada prinsip kontribusi non-finansial sejak awal pembentukan BoP.
