Mahasiswa UII Gelar Aksi di Titik Nol Kilometer Malioboro, Bawa Enam Tuntutan ke Pemerintah

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi demonstransi di Titik Nol Kilometer Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Senin (15/6/2026). Mereka membawa enam tuntutan untuk pemerintah Republik Indonesia dalam tuntutan tersebut.

Pantauan Populi.id, ratusan massa mahasiswa beralmamater biru itu memenuhi kawasan Titik Nol Kilometer Malioboro sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka tampak membuat lingkaran di tengah Simpang Empat Malioboro.

Satu per satu perwakilan mahasiswa maju menyampaikan orasi dan kekecewaan terhadap kondisi negara saat ini. Lagu Ibu Pertiwi pun sempat terdengar dinyanyikan para massa mahasiswa di tengah aksi tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Muhammad Radin Nabil Akbar, mengatakan dalam aksi itu ada enam tuntutan yang disampaikan. Fokus utama dalam tuntutan aksi itu menitikberatkan pada sektor ekonomi.

“Kami membawa enam tuntutan yang difokuskan pada ekonomi, seperti tajuk yang kami bawakan menuju Indonesia Bangkrut. Salah satu (tuntutan) yang kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Itukan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM (Pertamax). Saat ini bisa kita lihat bagaimana susahnya mendapatkan subsidi Pertalite,” jelas Radin, Senin (15/6/2026).

Selain itu, poin tuntutan juga membahas terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), pola komunikasi pemerintah yang satu arah, hingga reformasi Polri. Dia menilai pola komunikasi pemerintah saat ini buruk dan sering menimbulkan masalah di ruang publik.

Sebab, banyak pejabat negara yang sering melontarkan gaya komunikasi yang konfrontatif, meremehkan kritik, atau bahkan menyalahkan pihak lain ketika muncul masalah. Pendekatan itu dinilai tidak solutif, cenderung melindungi citra institusi, dan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.

Oleh karena itu, tuntutan mengubah pola komunikasi menjadi lebih terbuka, transparan, dan akuntabel sangat mendesak. Sebab, masyarakat tidka hanya membutuhkan pernyataan yang terkesan menenangkan kondisi, namun langkah konkret dalam menyelesaikan masalah.

Begitu juga terkait dibentuknya tim Reformasi Polri, namun ujung-ujungnya disahkan Undang-Undang baru tanpa ada keterlibatan masyarakat. Dia menilai prinsip meaningful participation (partisipasi yang bermakna) telah diabaikan oleh pemerintah dan parlemen. Masyarakat pun merasa dirugikan karena regulasi disahkan tanpa mendengarkan suara serta kekhawatiran warga.

“Kami merasa sangat dirugikan. Apalagi saat ini masyarakat secara umum sedang kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat ekonomi tak menentu, ditambah maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para buruh. Tapi pemerintah malah membuat lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk kepolisian dan memperlebar kekuasaan mereka. Yang kami inginkan, bagaimana reformasi Polri benar-benar berjalan,” ujarnya.

Lebih lanjut, enam tuntutan yang disuarakan oleh ratusan massa mahasiswa UII itu antara lain:

Pertama, menuntut pemberhentian total MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua, turunkan harga BBM dan bahan pokok. Ketiga, menuntut pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kebijakan fiskal dan keuangan negara.

Keempat, menuntut kejelasan progres reformasi Polri dan Revisi UU Polri. Kelima, hentikan militerisme di ranah sipil. Keenam, menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah dan mengakui kesalahan. (populi.id/Dewi Rukmini)