Wacana Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan Barang Bersubsidi, Menteri Purbaya Optimis Akan Untung

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa, optimis Koperasi Desa Merah Putih akan menguntungkan jika dikelola dengan teliti dan tidak ada korupsi.

Hal itu disampaikan Menkeu Purbaya saat membuka Pasar Rakyat UMi dan menyerahkan becak kayuh listrik wisata (Bakalista) di Alun-alun Selatan Kota Yogyakarta, pada Kamis (16/7/2026).

Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan bahwa semua barang subsidi akan disalurkan eksklusif melalui Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut dinilai akan menjadi jaminan pasar yang luar biasa bagi koperasi. Sebab, dengan menjadi satu-satunya pintu penyaluran barang bersubsidi maka Koperasi Desa Merah Putih dipastikan memiliki perputaran bisnis yang sehat dan menghasilkan profit.

“Kemarin sudah diputuskan dalam rapat kabinet bahwa semua barang-barang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih. Seharusnya dari skema itu saja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti bisa hidup dan menguntungkan, asal dikelola dengan teliti dan tidak ada korupsi. Harusnya aman,” ucap Purbaya.

Untuk menyokong jalannya proyek strategis nasional itu, pemerintah akan memberikan dukungan anggaran. Purbaya menyebut, Koperasi Desa Merah Putih itu akan didanai anggaran senilai Rp240 triliun. Skema pendanaannya akan melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himpara). Pemerintah dikatakan akan mencicil pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan atau sekitar Rp40 triliun per tahun disesuaikan dengan jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi.

“Jadi untuk masalah pendanaan sebenarnya sudah tidak ada isu lagi. Hal yabg paling penting saat ini adalah pelaksanaannya harus lebih rapi, bersih, da meminimalisasi kebocoran,” papar dia.

Disinggung terkait kecukupan anggaran untuk operasional dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) Koperasi Desa Merah Putih, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melepas koperasi begitu saja tanpa pembekalan yang matang.

“Sangat cukup (anggarannya). Untuk dua tahun pertama, pelatihan pegawai koperasi akan dibiayai oleh negara. Setelah masa pelatihan selesai, mereka harus bisa mandiri,” tandasnya. (populi.id/Dewi Rukmini)