Pemkab Sleman Siapkan SK Siaga Darurat Kekeringan, Antisipasi Kemarau Panjang

SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman segera menetapkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Kekeringan sebagai upaya menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih lama tahun ini. Dokumen tersebut telah ditandatangani Bupati Sleman Harda Kiswaya dan kini tinggal menunggu proses administrasi di Bagian Hukum.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Bambang Kuntoro, mengatakan penerbitan SK dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“SK sudah ditandatangani Bupati. Saat ini masih berproses di Bagian Hukum dan segera kami ambil,” kata Bambang, Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan, BMKG sebelumnya memprediksi adanya pengaruh El Nino dan angin Monsun Australia yang membawa massa udara kering sehingga berpotensi memperparah musim kemarau. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan menurun dengan puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September.

Jika anomali cuaca semakin menguat, awal musim hujan diperkirakan baru datang pada November.

Menurut Bambang, keberadaan SK tersebut akan mempermudah koordinasi lintas instansi dalam penanganan dampak kekeringan.

“Dengan adanya SK ini seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama, mulai BPBD, Dinas Sosial, BBWSSO, PMI hingga Baznas untuk mengantisipasi dampak kekeringan,” ujarnya.

Selain menjadi dasar koordinasi, SK juga dibutuhkan untuk mengakses anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi darurat benar-benar terjadi.

Hasil pemetaan BPBD menunjukkan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling besar meliputi Kapanewon Tempel, Turi, Minggir, dan Moyudan. Bambang menilai wilayah barat Sleman akan semakin rentan apabila pasokan air dari Selokan Mataram maupun Van der Wijck dihentikan.

“Wilayah seperti Minggir, Moyudan, dan Tempel berpotensi mengalami dampak serius jika aliran irigasi tersebut tidak mengalir,” katanya.

Meski demikian, hingga kini BPBD belum menerima permohonan distribusi air bersih dari masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Sleman, Liem Astuti, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipatif sejak Maret 2026 dengan menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kalurahan menyusul informasi dari Kementerian Pertanian dan BMKG mengenai potensi kemarau panjang.

Menurut Liem, informasi terbaru menunjukkan musim kemarau kemungkinan berlangsung lebih lama dari prediksi awal dan bahkan bisa berlanjut hingga awal 2027.

Sebagai langkah mitigasi, DP3 mengimbau petani menyesuaikan pola tanam, menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, serta menerapkan budidaya yang lebih hemat air.

Di sektor perikanan, pembudidaya diminta mengurangi kepadatan tebar dan memilih jenis ikan yang mampu bertahan pada kondisi kadar oksigen rendah, seperti lele dan patin. Sementara peternak diimbau menyiapkan pakan alternatif agar kebutuhan air dapat ditekan.

Berdasarkan pemetaan BMKG dan BNPB DIY, kawasan yang dinilai paling rawan terdampak kekeringan di sektor pertanian berada di Pakem, Turi, Cangkringan bagian utara, Prambanan sisi timur, dan Seyegan bagian selatan. Kendati demikian, sosialisasi penghematan air dan penyesuaian pola budidaya tetap dilakukan di seluruh wilayah Sleman.

Untuk mendukung upaya mitigasi, Pemkab Sleman telah menyiapkan berbagai infrastruktur sumber air, meliputi sembilan unit pompa air, empat sumur dangkal, 27 unit irigasi tersier, serta 13 unit irigasi perpompaan yang didanai melalui APBD dan APBN 2026.

Liem mengakui potensi penurunan hasil pertanian hingga gagal panen tetap ada apabila kemarau berlangsung ekstrem.

Namun, ia berharap dampaknya dapat ditekan melalui perencanaan usaha tani, peternakan, dan perikanan yang lebih matang sesuai kondisi cuaca yang diperkirakan BMKG. (populi.id/Hadid Pangestu)