Pendapatan Asli Daerah Sleman Tumbuh, Capai 48,43 Persen dari Target

SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga semester II 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp829,1 miliar atau 48,43 persen dari target sebesar Rp1,7 triliun.

Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Abu Bakar, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Pada tahun sebelumnya (2025), hingga triwulan II realisasi PAD mencapai Rp689,9 miliar atau 48,22 persen dari target Rp1,4 triliun,” ujar Abu Bakar.

Ia menyebut, jika dibandingkan dengan tahun lalu, penerimaan PAD Sleman meningkat sekitar Rp139,1 miliar. Menurutnya, kenaikan tersebut didorong oleh berbagai langkah optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penagihan, pemeriksaan, hingga penilaian objek pajak.

Abu Bakar menjelaskan, salah satu penyumbang terbesar PAD masih berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tahun ini, target penerimaan BPHTB dipatok sebesar Rp400 miliar.

“Capaian BPHTB sampai saat ini sebesar 36,02 persen dengan realisasi Rp144.082.873.713,” katanya.

Selain BPHTB, sektor pajak lain yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa perhotelan dengan realisasi sekitar Rp93,9 miliar, serta PBJT atas makanan dan/atau minuman yang telah mencapai Rp124,9 miliar.

“BPHTB adalah pendapatan yang paling besar. Kemudian penyumbang PAD terbesar berikutnya adalah PBJT jasa perhotelan sebesar Rp93,9 miliar dan PBJT atas makanan dan/atau minuman sebesar Rp124,9 miliar,” imbuhnya.

Menurut Abu Bakar, optimalisasi penerimaan BPHTB dilakukan melalui validasi data transaksi yang lebih ketat serta pemanfaatan sistem e-BPHTB yang telah terintegrasi dengan ATR/BPN sehingga proses pengawasan dan verifikasi menjadi lebih efektif.

Sementara itu, capaian tertinggi dari sisi persentase realisasi justru berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah mencapai 90,77 persen dari target.

Ia mengatakan BKAD telah melakukan evaluasi terhadap kinerja penerimaan PAD pada semester pertama sebagai dasar penyusunan strategi pada paruh kedua tahun ini.

“Dari evaluasi semester pertama, kami memetakan potensi sektor pajak yang perlu dilakukan penyesuaian target dan potensi sektor pajak yang masih dapat ditingkatkan,” jelasnya.

Selain itu, BKAD juga mendorong pemerintah kalurahan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mulai dari penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hingga pelaksanaan pekan pembayaran pajak di masing-masing wilayah.

“Kami juga sering melakukan sosialisasi mulai dari tingkat padukuhan hingga kalurahan,” pungkas Abu Bakar. (populi.id/Hadid Pangestu)