Pengamat Kritik Pelibatan Tentara di Kopdes Merah Putih: Sekarang TNI Jadi Lembaga Palugada

POPULI.ID – Penempatan personel TNI dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu kritik dari kalangan pengamat. Kebijakan ini dinilai bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi juga berisiko menghancurkan nilai dasar koperasi dan tatanan demokrasi di Indonesia.

Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Centre (IRC), Julius Ibrani, menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan pergeseran peran TNI menjadi lembaga yang mengurusi segala hal di luar fungsi pertahanan.

“TNI sekarang sudah jadi lembaga palugada (apa lu mau, gua ada). Ketika lembaga ini menjadi palugada, maka kita pastikan demokrasi tidak ada checks and balances, tidak ada penindakan,” ujar Julius dalam kanal YouTube Fristian Griec Media, dikutip Kamis (30/7/2026).

Keterlibatan TNI dalam KDMP, yang memiliki kewenangan besar hingga pengelolaan tambang, dinilai bertentangan dengan Pasal 30 ayat 4 Konstitusi yang membatasi peran TNI pada pertahanan negara. Julius menyebut langkah ini sebagai kebijakan yang koruptif secara sistemik.

“Ini kebijakan yang koruptif. Penempatan yang sudah tidak sesuai dengan tupoksinya sudah pasti koruptif. Bukan hanya membuka celah koruptif, tapi pertanyaannya apakah itu sesuai dengan prinsip OMSP (Operasi Militer Selain Perang)? Tidak,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti benturan antara sistem komando militer dengan prinsip dasar koperasi yang seharusnya bersifat partisipatif.

“Ide koperasi itu gotong royong, kekeluargaan, partisipasi aktif. Dan itu oleh masyarakat, dari masyarakat, untuk masyarakat. Bukan negara dengan kekuasaan komando. Komando di Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri merusak marwah fundamental,” jelas Julius.

Julius mensinyalir bahwa pelibatan TNI di berbagai program prioritas lebih didorong oleh motivasi anggaran daripada kesuksesan program itu sendiri. Ia mengibaratkan kondisi prajurit saat ini seperti sedang “diijonkan” pada program-program sipil.

“Prajurit kita sedang diijonkan dengan program-program yang menempel pada anggaran tapi tanpa tujuan. Dia akan terseret dengan kebutuhan anggaran lewat program-program ini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah seolah mencarikan pekerjaan tambahan bagi TNI.

“Keterlibatan TNI di berbagai program pemerintah itu dengan kata lain adalah mencarikan pekerjaan buat mereka sehingga kemudian ada anggaran yang bisa diterima,” tambahnya.

Ia menyebtu penggunaan pendekatan komando dalam koperasi dinilai sangat tidak tepat. Koperasi, menurut prinsip dasarnya, seharusnya bersifat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melalui partisipasi aktif, bukan melalui instruksi dari atas ke bawah (top-down). Julius memberikan contoh kegagalan pengelolaan lahan oleh Agrinas yang melibatkan militer sebagai bukti bahwa gaya komando tidak cocok untuk manajemen usaha.

“Mereka dilatih hanya untuk power, untuk management conflict, bukan manajemen bisnis atau manajemen usaha,” tegasnya.

Julius menambahkan bahwa jika pendekatan kekuasaan dan paksaan digunakan dalam ruang sipil, hal itu hanya akan memicu resistensi.

Risiko paling fatal dari pelibatan militer dalam pengelolaan sumber daya di desa adalah potensi benturan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput (grassroot). Julius mengingatkan bahwa intervensi militer dalam masalah tanah atau hak ekonomi warga desa bisa menjadi pemantik kerusuhan atau bahkan revolusi sosial.

“Jangan kembali ke masa-masa gelap lagi di mana rakyat jadi korban hanya karena untuk mencapai haknya sendiri. Stop program yang namanya pelibatan tentara di dalam program-program sipil,” katanya.

Julius mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik kembali TNI ke fungsi asalnya dan mengoptimalkan instrumen sipil yang sudah ada seperti kementerian, BPN, BPS, dan parlemen.

“Stop program yang namanya pelibatan tentara di dalam program-program sipil. Kembalikan anggota TNI ke barak. Pastikan prajurit kita kuat tanpa perlu mengais-ngais pekerjaan di tempat yang lain,” pungkasnya.